spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Masih Banyak Anak Putus Sekolah di Balikpapan Utara

BALIKPAPAN – Kota Balikpapan yang telah ditetapkan sebagai penyangga Ibu kota Negara (IKN) Nusantara, rupanya masih memiliki anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi atau putus sekolah. Pemicunya, tak lain karena ketidakadaan biaya untuk melanjutkan pendidikan.

Kondisi dunia pendidikan Kota Beriman ini, mendapat sorotan anggota DPRD Balikpapan, Syarifuddin Oddang yang mengaku sempat berinteraksi langsung dengan anak-anak putus sekolah itu.

“Ini salah satu bagian Kota Balikpapan yang tidak termonitor sekarang ini. Bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan anak putus sekolah,” ujar Syarifuddin Oddang, Sabtu (3/12/2022) malam.

Dari pantauannya, di kawasan Bhumi Nirwana, Kelurahan Graha Indah, banyak anak menjajakan kue, tisu bahkan ada yang menjadi pengamen. Ketika ditanya mayoritas dari mereka mengaku sudah putus sekolah, dan akhirnya membantu perekonomian orangtua dengan bekerja seperti itu.

Pria yang akrab dipanggil Oddang ini, menambahkan, di wilayah Balikpapan Utara, banyak dijumpai anak putus sekolah yang bekerja sebagai pengamen hingga menjual tisu. Lantaran harus memilih membantu perekonomian keluarga. Padahal semestinya mereka berada dalam pengawasan dan perlindungan orangtua demi mendapatkan pendidikan yang layak.

Baca Juga:   Gelar Reses, Budiono Dengarkan Keinginan Warga Soal Perbaikan Jalan Solok Waru

“Di dalam Undang-undang, pemerintah wajib membiayai anak-anak putus sekolah, seperti anak ini kelas 5 tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih mengamen untuk bantu keluarga,” jelasnya.

Masih adanya anak putus sekolah pada anak SD, lanjutnya, perlu menjadi perhatian berbagai pihak, baik itu pemangku kebijakan dan pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan.

“Di Balikpapan program wajib belajar sembilan tahun harus ditegakkan. Anak-anak putus sekolah wajib mendapatkan pendidikan,” tambahnya.

Menurutnya, jika permasalahan ini ditangani bersama, maka Disdik bisa bekerja sama dengan Dinsos untuk menelaah sumber masalahnya.

“Jika memang warga kurang mampu Dinsos pasti memiliki data, alangkah baiknya jika segera diatasi supaya tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah,” tutupnya. (Bom)

BACA JUGA