BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan pentingnya penyelarasan antara program pemerintah daerah dengan kebijakan strategis nasional. Hal itu disampaikannya usai menerima kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus, di Ruang VVIP Balai Kota Balikpapan, Rabu (12/11/2025). Turut hadir Wakil Wali Kota, Bagus Susetyo, serta sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai program prioritas nasional, di antaranya Koperasi Merah Putih dan Mitra Binaan Government (MBG) yang saat ini juga diimplementasikan di beberapa daerah, termasuk Balikpapan. Rahmad menyebut bahwa pihaknya akan memastikan seluruh program pusat berjalan sesuai arah kebijakan dan dilaporkan secara berkala.
“Kami ingin memastikan seluruh program dapat dijalankan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rahmad, kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat upaya pemulihan serta penguatan ekonomi lokal, terutama melalui pemberdayaan koperasi dan pelaku UMKM. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Pembangunan rumah rakyat ini sejalan dengan visi kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balikpapan dan Kalimantan Timur,” jelasnya.
Selain itu, Wali Kota menyoroti hasil evaluasi dari Wamendagri terkait Transfer ke Daerah (TKD). Ia menjelaskan bahwa kebijakan TKD merupakan instrumen penting pemerintah pusat untuk menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah.
“Kami akan menyesuaikan perencanaan daerah agar tetap fokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Rahmad.
Di tengah dinamika fiskal, Rahmad juga mengakui adanya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat. Meski demikian, ia memastikan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tetap menjadi fokus utama dalam APBD Balikpapan 2026.
“Kami menunda kegiatan yang sifatnya seremonial, termasuk pemberian insentif bagi wartawan. Saat ini kami lebih memilih memprioritaskan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Rahmad menambahkan bahwa sektor UMKM akan terus diperkuat karena menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan terbukti tangguh menghadapi krisis, termasuk masa pandemi. Pemerintah Kota, katanya, akan terus memberikan pendampingan, kemudahan perizinan, dan akses permodalan agar usaha kecil menengah di Balikpapan dapat berkembang berkelanjutan.
“Birokrasi yang efisien dan transparan adalah komitmen kami. Kami ingin Balikpapan tetap menjadi kota yang nyaman, kondusif, dan menarik bagi investor maupun pelaku usaha,” tutup Rahmad.
Dengan sinergi yang kuat bersama pemerintah pusat, Pemkot Balikpapan optimistis dapat menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan seluruh kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat.
Penulis: Aprianto
