SAMARINDA – Polemik penyerahan kamus usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kalimantan Timur kembali mencuat dalam Rapat Paripurna ke-7 di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Senin (30/3/2026). Meski diwarnai penolakan dari sejumlah anggota dewan, dokumen berisi 160 usulan program tetap diserahkan kepada pemerintah provinsi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, M. Samsun, menegaskan bahwa pokir bukanlah kepentingan internal DPRD, melainkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses, kunjungan daerah pemilihan, hingga pertemuan langsung dengan warga.
“Ini bukan usulan DPR. Ini kemauan masyarakat yang kami jaring dari aktivitas bersama rakyat, melalui reses dan kunjungan dapil. DPR hanya merumuskan dalam bentuk kamus usulan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari total 313 usulan yang masuk, hanya 160 yang dinyatakan memenuhi kriteria setelah melalui proses evaluasi dan penyesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta prioritas kepala daerah. Sekitar 50 usulan di antaranya merupakan bantuan keuangan untuk kabupaten/kota.
Menurutnya, skema bantuan keuangan tersebut justru menjadi salah satu titik panas dalam pembahasan. Banyak kebutuhan masyarakat di daerah yang sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, namun keterbatasan anggaran membuat masyarakat tetap berharap dukungan dari provinsi.
“Karena kabupaten tidak punya cukup dana, masyarakat minta bantuan lewat DPRD. Jalan kampung, irigasi, semenisasi gang, itu kebutuhan riil rakyat,” jelasnya.
Perdebatan tersebut bahkan berujung pada rapat panjang yang berlangsung hingga larut malam sehari sebelumnya tanpa menghasilkan kesepakatan final.
“Rapat tadi malam buntu. Biasanya selalu ada kesepakatan, tapi kali ini belum ada kepastian,” katanya.
Meski belum ada titik temu, dalam paripurna dokumen tetap diserahkan. Namun, menurut Samsun, penyerahan itu belum disertai kepastian apakah seluruh usulan akan diakomodasi pemerintah provinsi.
“Sudah diserahkan, tapi tidak ada kepastian. Ditampung atau tidak, dilaksanakan atau tidak, itu masih abu-abu,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan, lanjut dia, tetap mendukung program prioritas gubernur, namun meminta agar aspirasi masyarakat di luar program tersebut tidak diabaikan.
“Kami dukung 100 persen program prioritas gubernur. Tapi jangan sampai usulan rakyat di luar itu ditutup semua. Tinggal diproporsikan saja,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembahasan saat ini bahkan belum menyentuh aspek anggaran, melainkan masih pada tahap komitmen politik dalam menampung kebutuhan masyarakat.
“Ini baru bicara niatan baik membantu rakyat, belum bicara angka. Kalau sejak awal sudah ditutup, berarti tidak ada niat baik untuk membantu rakyat,” pungkasnya. (MK)
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S
