BALIKPAPAN — Layanan transportasi massal Balikpapan City Trans (Bacitra) dipastikan akan beralih dari gratis menjadi berbayar mulai 1 Juli 2027. Kebijakan ini menyusul rencana pengalihan kewenangan pengelolaan dari Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Kota Balikpapan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan, M Fadli Pathurrahman, mengatakan pihaknya saat ini tengah menyusun skema tarif yang akan diterapkan setelah masa subsidi dari pemerintah pusat berakhir. Kajian tersebut mencakup berbagai opsi, termasuk kemungkinan pemberian layanan gratis bagi kelompok masyarakat tertentu.
“Per 1 Juli 2027 sudah tidak gratis lagi dan mulai berbayar. Ini yang masih kami kaji untuk disampaikan kepada wali kota,” ujar Fadli, Selasa (14/4/2026).
Ia menjelaskan, Dishub mengusulkan beberapa kategori masyarakat yang berpotensi tetap mendapatkan layanan gratis, seperti siswa berprestasi, pelajar dari keluarga kurang mampu, serta penyandang disabilitas. Namun demikian, keputusan akhir terkait kebijakan tersebut tetap berada di tangan kepala daerah.
“Kami hanya menyusun pola dan opsi kebijakan. Nanti keputusan tetap berada di Wali Kota,” jelasnya.
Sejak diluncurkan, layanan Bacitra mendapat respons positif dari masyarakat. Saat ini, sebanyak 21 unit bus beroperasi setiap hari dengan tingkat keterisian penumpang bahkan mencapai lebih dari 100 persen.
“Jumlah pengguna harian tercatat mencapai 6.332 orang,” jelasnya.
Program Bacitra merupakan bagian dari skema buy the service (BTS) yang diinisiasi Kementerian Perhubungan untuk pengembangan angkutan perkotaan berbasis jalan. Balikpapan menjadi kota pertama di Kalimantan Timur dan kota ke-11 di Indonesia yang menerima program ini, dengan nota kesepahaman yang telah berjalan sejak 1 Juli 2024.
Armada Bacitra juga terus bertambah, dari awalnya 17 unit menjadi 24 unit. Layanan ini mencakup tiga koridor utama, yakni Koridor A rute Pelabuhan Semayang – Bandara SAMS Sepinggan, Koridor B Terminal Batu Ampar melalui Jalan MT Haryono, serta Koridor C Terminal Batu Ampar melalui Jalan Ahmad Yani.
Sementara itu Penjabat Sekretaris Daerah Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, menyebutkan operasional Bacitra masih didukung penuh oleh pemerintah pusat hingga 2026. Namun mulai 2027, Pemkot Balikpapan akan mengambil alih pengelolaan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp22 miliar per tahun.
“Sebagai bentuk kesiapan, pemerintah juga terus membangun infrastruktur pendukung. Hingga kini, sebanyak 33 halte telah terealisasi dari target total 125 halte yang dibangun secara bertahap melalui kolaborasi pemerintah daerah dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),” ujarnya.
Dengan berbagai persiapan tersebut, Pemkot Balikpapan berharap layanan Bacitra tetap berkelanjutan sekaligus semakin meningkatkan kualitas transportasi publik, serta mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.
Penulis: Aprianto
