BALIKPAPAN – Pemenuhan hak dasar masyarakat menjadi perhatian utama dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 yang digelar Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamid, di RT 58 Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Rabu (22/10/2025) malam.
Dalam forum yang berlangsung hangat tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan seputar layanan kesehatan, pendidikan, dan penerangan jalan umum (PJU). Hadir pula Lurah Sepinggan Baru, perwakilan BPJS Kesehatan, serta Dinas Perhubungan, sehingga sejumlah aspirasi langsung mendapat tanggapan dari pihak teknis.
Muhammad Hamid yang akrab disapa Bang Midun menegaskan, kesehatan dan pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.
“Silakan sampaikan persoalan di lingkungan bapak ibu. Kami akan perjuangkan, karena layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan,” ujarnya.
Dalam sesi dialog, seorang warga bernama Sri Endang menceritakan kesulitannya melunasi tunggakan BPJS Kesehatan sejak 2019 yang mencapai Rp5 juta. Kondisi ekonomi yang belum stabil membuatnya belum mampu melunasi tagihan tersebut, meski ingin kembali mendapatkan jaminan layanan kesehatan.
Menanggapi hal itu, perwakilan BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa peserta masih dapat mengaktifkan kepesertaan melalui pelunasan penuh atau cicilan lewat aplikasi Mobile JKN. Namun, solusi itu tetap dirasa berat bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi.
Bang Midun pun langsung merespons dengan empati. “Negara tidak boleh abai terhadap warga yang kesulitan. Saya akan bantu agar BPJS Ibu Sri bisa segera aktif kembali. Wakil rakyat tidak boleh hanya mendengar, tapi juga memberi solusi,” tegasnya.
Selain persoalan kesehatan, sejumlah warga juga mengeluhkan keterbatasan akses pendidikan dan minimnya penerangan jalan di kawasan RT 58. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga, terutama saat malam hari.
Muhammad Hamid memastikan seluruh aspirasi tersebut akan diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD.
“Semua masukan akan kami sampaikan dalam rapat dan forum resmi, agar bisa segera ditindaklanjuti. Ini bagian dari komitmen kami memperkuat pelayanan publik di Balikpapan,” katanya.
Ia berharap sinergi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah dapat terus diperkuat agar kebutuhan dasar warga—khususnya kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum—bisa terpenuhi secara adil.
“Jika pelayanan dasar terpenuhi, maka kesejahteraan warga akan ikut meningkat. Itulah tujuan utama pembangunan,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
