BONTANG – DPRD Kota Bontang menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna masa sidang III yang digelar Rabu (13/5/2026), DPRD menyoroti persoalan serapan anggaran, pelayanan publik hingga ancaman kekurangan tenaga pendidik di Kota Bontang.
Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, mengatakan rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan program ke depan lebih tepat sasaran dan optimal.
“Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemerintah Kota Bontang agar pelaksanaan program ke depan lebih optimal dan tepat sasaran,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama DPRD adalah besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang dinilai mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan program di sejumlah perangkat daerah.
Karena itu, pemerintah diminta memperbaiki perencanaan serta mempercepat pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun agar anggaran tidak menumpuk pada semester kedua.
DPRD juga meminta pembukaan anggaran kas dilakukan rutin setiap bulan guna memaksimalkan penyerapan anggaran daerah.
Selain itu, pemerintah diminta lebih transparan dalam menyajikan penjabaran program, kegiatan hingga realisasi anggaran masing-masing OPD.
Di sektor pelayanan publik, DPRD menyoroti kebutuhan anggaran operasional dan pemeliharaan untuk BPBD serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja di lapangan.
Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) juga menjadi perhatian. DPRD meminta pengawasan penggunaan anggaran dilakukan lebih ketat, mulai dari proses pendataan kerusakan hingga pertanggungjawaban dana.
Pada sektor ekonomi, DPRD menilai program Kredit Bontang Kreatif (KBK) masih belum berjalan maksimal karena minim serapan masyarakat.
Pemerintah diminta meningkatkan sosialisasi bersama Bankaltimtara serta melibatkan pelaku UMKM agar program tersebut benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga.
Selain itu, DPMPTSP juga diminta mempercepat terwujudnya iklim investasi yang lebih ramah investor, terutama terkait proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lainnya.
Di bidang pendidikan, DPRD mengingatkan ancaman kekurangan tenaga guru akibat banyaknya pendidik yang memasuki masa pensiun.
Karena itu, Dinas Pendidikan bersama BKPSDM diminta segera menyiapkan langkah pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik agar tidak terjadi krisis guru di Kota Bontang.
DPRD juga meminta Dinas Ketenagakerjaan memaksimalkan fungsi aplikasi Teman Naker agar tidak sekadar menjadi pusat data pengangguran, tetapi juga mampu menjadi alat kontrol penyerapan tenaga kerja.
Selain itu, DPRD turut menyoroti peningkatan sarana pemadam kebakaran, penguatan layanan PDAM, pembangunan sumur bor dan WTP di Bontang Lestari, evaluasi tarif parkir di area Bontang City Mall hingga usulan pembangunan Taman Makam Pahlawan di Kota Bontang. (MK)
Pewarta: Syakurah
Editor: Agus S
