NUSANTARA – Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kecamatan Sepaku, kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga kini belum sepenuhnya berjalan optimal.
Kendala utama yang dihadapi sejumlah desa dan kelurahan yakni persoalan lahan untuk pembangunan fisik koperasi.
Pemerintah pusat sendiri menargetkan pembangunan 80 ribu KDKMP di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 ribu koperasi ditargetkan sudah diresmikan dan mulai beroperasi pada Agustus 2026.
Di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), terdapat 15 desa dan kelurahan yang masuk program tersebut. Namun hingga kini, tidak seluruh bangunan koperasi dapat dibangun sesuai target.
Pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kecamatan Sepaku, Wahyudi, mengatakan beberapa wilayah masih terkendala status dan ketersediaan lahan.
Salah satu contohnya berada di Desa Telemow yang hingga saat ini belum dapat memulai pembangunan fisik koperasi karena wilayahnya masuk kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT ITCI.
“Yang kami ketahui seperti itu dari Gus Munip, Kepala Desa Telemow. Kendalanya di lahan. Kalau Kelurahan Maridan sudah terbangun, Desa Binuang juga sudah berproses pembangunan fisiknya,” ujar Wahyudi, Minggu (17/5/2026).
Ia menjelaskan, pendamping P3MD hanya mengawal proses hingga tahap Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pembentukan koperasi. Setelah itu, proses pembangunan fisik didampingi pihak lain.
“Iya, kami hanya sampai Musdesnya. KDKMP ada pendampingannya sendiri,” katanya.
Dari 11 desa di Kecamatan Sepaku, sebagian besar pembangunan KDKMP sudah berjalan bahkan ada yang memasuki tahap akhir atau finishing.
Beberapa desa tersebut di antaranya Semoi Dua, Argomulyo, Binuang, Bumi Harapan, Suka Raja, Sukomulyo, Karang Jinawi, dan Wonosari.
Sementara Desa Bukit Raya dan Tengin Baru masih mengalami kendala serupa dengan Telemow karena persoalan lahan.
Di wilayah kelurahan, dari total empat kelurahan di Kecamatan Sepaku, baru dua lokasi yang fisik bangunannya telah berdiri, yakni Kelurahan Maridan dan Kelurahan Sepaku.
Sedangkan Kelurahan Mentawir dan Pemaluan masih dalam tahap penyelesaian persoalan lahan.
Lurah Mentawir, Nelva Susanti, mengatakan lahannya sebenarnya sudah tersedia melalui hibah masyarakat dengan ukuran sekitar 30 x 40 meter.
“Lahan hibah sudah ada, tapi masih dikoordinasikan cocok atau tidaknya,” jelas Nelva.
Sementara itu, pihak Kelurahan Pemaluan menyebut lokasi pembangunan sudah tersedia namun luas lahannya belum memenuhi kebutuhan pembangunan gedung koperasi.
Diketahui, standar bangunan KDKMP memiliki luas sekitar 600 meter persegi dengan dimensi bangunan 20 x 30 meter.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 1.061 KDKMP di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, yang mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Kelurahan Nenang, menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.
“Kami berharap koperasi dapat menjadi wadah pemberdayaan masyarakat, memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya. (MK)
Penulis: Atmaja Riski
Editor: Agus S
