BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, meminta pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak menyusul terjadinya kelangkaan LPG 3 kilogram atau gas melon di sejumlah wilayah Kota Bontang.
Menurut Andi Faizal, langkah koordinasi harus dilakukan secara intensif untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kita meminta dan mendorong agar Disperindagkop bisa berkoordinasi dengan pihak yang bersangkutan,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
Ia menegaskan seluruh mekanisme distribusi LPG bersubsidi telah memiliki ketentuan, termasuk Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga pengawasan harus diperkuat agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga di lapangan.
Menurutnya, koordinasi tidak hanya melibatkan instansi teknis, tetapi juga aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan distribusi berjalan lancar.
“Sebab semua sudah ada HET-nya. Bagaimana menjaga agar tidak terjadi kelangkaan di pasar serta memperkuat koordinasi dengan dinas terkait, Polres, dan pihak lainnya,” katanya.
Andi Faizal menilai apabila distribusi dan pengawasan berjalan baik, harga LPG 3 kilogram seharusnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan di tingkat pengecer.
“Kalau semuanya berjalan baik, tidak mungkin harga bisa berada di atas harga yang wajar,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku kesulitan memperoleh LPG 3 kilogram dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi itu bahkan memicu kenaikan harga di tingkat pengecer hingga mencapai sekitar Rp40 ribu per tabung, jauh di atas harga yang seharusnya.
Selain harga yang melonjak, masyarakat juga mengeluhkan terbatasnya stok LPG bersubsidi di sejumlah titik penjualan. Akibatnya, warga harus berpindah-pindah lokasi untuk mendapatkan tabung gas yang dibutuhkan.
Andi Faizal berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dapat melakukan pemantauan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap rantai distribusi LPG bersubsidi, mulai dari agen hingga pengecer.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah praktik penimbunan maupun penyimpangan distribusi yang berpotensi menyebabkan kelangkaan di lapangan.
“Langkah ini penting agar tidak terjadi penimbunan maupun penyimpangan distribusi yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
DPRD Bontang juga meminta instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pasokan LPG 3 kilogram kembali normal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan harga kembali stabil sesuai ketentuan yang berlaku. (MK)
Penulis: Dwi S
Editor: Agus S.
