BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mulai memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi menyusul antrean panjang Biosolar yang terus terjadi di sejumlah SPBU. Dugaan penyalahgunaan barcode hingga praktik modifikasi tangki kendaraan menjadi perhatian serius dalam evaluasi distribusi BBM bersubsidi tersebut.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, bahkan meminta pengawasan di lapangan diperkuat agar penyaluran Biosolar benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan pihak yang tidak berhak.
Hal itu disampaikan Agus Haris saat memimpin rapat koordinasi evaluasi distribusi BBM subsidi di Ruang Rapat Lantai II Kantor Wali Kota Bontang, Selasa (12/5/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas sejumlah persoalan mulai dari antrean kendaraan di SPBU, sinkronisasi data kendaraan pengguna barcode, hingga rencana penambahan SPBU baru di Kota Bontang.
“Data kendaraan operasional dan pengguna barcode harus diverifikasi ulang, agar kuota yang tersedia dapat dinikmati masyarakat yang memang berhak,” ucapnya.
Agus Haris menegaskan antrean Biosolar yang terus terjadi tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan ketat. Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap indikasi penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
“Maka dari itu saya meminta pengawasan diperketat terhadap antrean kendaraan di SPBU, termasuk dugaan penyalahgunaan barcode dan praktik modifikasi tangki kendaraan, untuk memperoleh BBM subsidi lebih banyak,” tegas Agus Haris.
Dalam rapat itu, pihak Pertamina menjelaskan antrean Biosolar bukan hanya terjadi di Bontang, tetapi sudah menjadi persoalan nasional. Kondisi tersebut dipicu meningkatnya peralihan pengguna Dexlite dan Pertamina Dex ke Biosolar subsidi akibat selisih harga yang cukup tinggi.
Sebagai tindak lanjut, rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya usulan penambahan kuota BBM subsidi untuk Bontang, evaluasi surat edaran pengendalian distribusi BBM, pendataan ulang kendaraan pengguna Biosolar, hingga penguatan pengawasan barcode dan antrean di SPBU.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mengurangi antrean panjang sekaligus memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. (MK)
Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S
