BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud akhirnya menemui masa aksi di depan Gedung DPR dan Pemkot Balikpapan pada Senin (1/9/2025).
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Balikpapan mengatakan bahwa pemerintah kota berkomitmen untuk terus menampung dan menjawab aspirasi masyarakat, termasuk yang disuarakan mahasiswa melalui aksi unjuk rasa.
“Alhamdulillah, pertama kita apresiasi adik-adik mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Ini bagian dari proses demokrasi dan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Rahmad Mas’ud menjelaskan, sejumlah isu yang disampaikan mahasiswa meliputi persoalan nasional maupun lokal. Untuk isu lokal, Wali Kota memastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“PBB tidak ada kenaikan. Isu banjir juga terus kita tangani. Hampir semua negara maju pun tidak bisa terbebas dari banjir. Namun kita sudah berproses, di antaranya membangun polder dan bozem baru di belakang Pasar Segar seluas hampir 10 hektare,” jelasnya.
Terkait kelangkaan LPG 3 kilogram, Wali Kota menegaskan bahwa kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah pusat melalui Pertamina. Namun Pemkot Balikpapan terus berkoordinasi.
“Permasalahan LPG ini karena adanya pertambahan penduduk. Balikpapan daerah terbuka, banyak proyek strategis nasional, otomatis kebutuhan meningkat. Gas 3 kilogram itu hanya untuk keluarga miskin. Kalau merasa mampu, jangan gunakan. Itu mengambil hak orang miskin dan dalam agama jelas merupakan dosa,” tambahnya.
Wali Kota juga menanggapi soal pembangunan jalan yang dinilai masih kurang. Ia menyebut perkembangan kota tidak akan pernah berhenti, sehingga kebutuhan infrastruktur selalu bertambah.
“Kalau dibilang belum selesai semua, itu wajar. Karena kota manapun akan terus berkembang. Yang jelas, ada progres signifikan dibanding lima tahun lalu,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan. “Tahun 2016 APBD kita hanya Rp500 miliar. Tahun 2018 naik Rp700 miliar. Setelah saya menjabat, alhamdulillah sekarang sudah Rp1,3 triliun. Artinya kita tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat. PAD ini berkat kerja keras semua OPD,” ujar Rahmad Mas’ud.
PAD tersebut, lanjutnya, digunakan untuk program pro-rakyat. “Kita gunakan untuk BPJS gratis, pendidikan gratis baik negeri maupun swasta. Kita sudah kerja sama dengan 13 sekolah swasta. Ini bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
