BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan mencatat, saat ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Balikpapan mengalami peningkatan kasus. Tercatat hingga Juni 2024, angka kasusnya telah mencapai 132 kasus.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Parlindungan Sihotang mengatakan, meningkatnya angka kasus ini menjadi perhatian serius seluruh pihak. Pasalnya, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2023 lalu yang hanya ada 116 kasus saja.
“Peningkatan kasus kekerasan perempuan dan anak tersebut merupakan peningkatan yang luar biasa. Dan tentunya ini harus menjadi introspeksi diri buat pemangku kebijakan di Balikpapan,” ujarnya, Kamis (22/8).
Lebih lanjut Parlindungan menjelaskan, Pemerintah harus membuat pemetaan wilayah mana saja yang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anaknya cukup tinggi. Sehingga dapat diketahui apa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan tersebut.
“Setelah dilakukan pemetaan, Pemerintah bisa segera melakukan penyuluhan, kalau memang terjadinya kekerasan tersebut dikarenakan faktor ekonomi,” jelasnya.
Dan setelah mengetahui apa penyebabnya, maka terobosan apa yang dapat diberikan Pemerintah untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan.
“Kalau kasusnya beda, misalkan kekerasan seksual karena konten-konten pornografi, maka sebaiknya ada tindakan dan pencegahan yang dilakukan. Jadi kita jangan hanya membuat statistik saja, tapi setidaknya harus dilakukan tindakan untuk upaya pencegahan,” tambahnya.
Penyuluhan dan edukasi ke masyarakat sangat penting, kalaupun tidak dapat melibatkan instansi DP3AKB, setidaknya bisa melibatkan remaja-remaja masjid untuk membuat kegiatan-kegiatan penyuluhan yang positif.
“Di kelurahan-kelurahan banyak organisasi yang bergerak di bidang sosial, dan itu seharusnya bisa di manfaatkan. Paling tidak pemerintah juga harus bisa memberikan perhatian atau suport dari segi anggaran,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
