SAMARINDA – Eskalasi politik di Kalimantan Timur diprediksi memanas hari ini. Aliansi Rakyat Kalimantan Timur bersama sejumlah elemen mahasiswa dipastikan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor DPRD Kaltim, Rabu (10/6/2026).
Aksi turun ke jalan ini dilakukan untuk mengawal jalannya Rapat Paripurna DPRD Kaltim yang mengagendakan pembahasan hak angket.
Koordinator Lapangan Aksi, Erly Nopiansyah, menegaskan fokus massa diarahkan untuk mengawasi keputusan para wakil rakyat dalam rapat paripurna tersebut.
“Jadwalnya hari ini ada paripurna, jadi kami bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa turun untuk mengawal itu,” kata Erly saat memberikan keterangan, Selasa (9/6/2026).
Berbeda dengan aksi sebelumnya, massa disebut hanya akan dipusatkan di Gedung DPRD Kaltim. Sementara agenda aksi ke Kejaksaan Tinggi Kaltim dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026.
“Aksi dipusatkan di DPRD. Kalau ke Kejati tanggal 11 nanti, kami melakukan audiensi,” ujarnya.
Aliansi juga sengaja tidak membuka estimasi jumlah peserta aksi. Langkah itu dilakukan sebagai evaluasi dari aksi sebelumnya yang dinilai tidak sesuai dengan target massa yang diumumkan.
“Kami belajar dari aksi sebelumnya. Kami tidak mau membuka jumlah massa dulu. Kemarin yang sudah menyatakan positif datang sekitar 3.800 orang, ternyata yang hadir sekitar 500 sampai 600 orang,” ungkap Erly.
Selain mengawal pembahasan hak angket, massa aksi juga tetap membawa tuntutan agar Gubernur Kalimantan Timur mundur dari jabatannya.
“Tuntutannya sama, kami minta gubernur mundur. Karena menurut kami berbagai kebijakan yang diambil selama ini sudah terlihat bermasalah,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar memastikan pengamanan telah dipersiapkan secara maksimal untuk mengantisipasi jalannya aksi.
“Pengamanan hari ini sudah kami persiapkan, yang dilakukan oleh teman-teman dari Aliansi Rakyat Kaltim, di depan Gedung Kantor DPRD Kaltim,” ujarnya.
Pengamanan dilakukan dengan dua metode sekaligus, yakni pengamanan terbuka di lokasi aksi serta pengamanan tertutup di sejumlah titik strategis berdasarkan analisa intelijen.
Meski aksi dipusatkan di DPRD Kaltim, aparat tetap menyiagakan personel di sejumlah objek vital seperti Kantor Gubernur Kaltim, kantor fraksi partai politik, hingga titik-titik yang dinilai rawan terdampak mobilitas massa.
Sebanyak 750 personel gabungan diterjunkan dalam pengamanan aksi. Personel terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, hingga Dinas Kesehatan.
“Harapannya aksi unjuk rasa ini berlangsung aman dan kondusif, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan,” pungkas Kombes Pol Hendri Umar. (MK)
Pewarta: Dimas
Editor: Agus S
