BALIKPAPAN — Upaya penanggulangan banjir di Kota Balikpapan kembali menjadi perhatian setelah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengumumkan pemetaan terbaru terhadap dua daerah aliran sungai (DAS) yang dinilai paling berpengaruh terhadap kondisi genangan di wilayah kota. Dua DAS tersebut—yakni DAS Klandasan Besar atau yang lebih dikenal sebagai Sungai Ampal, serta DAS Klandasan Kecil—menjadi indikator utama dalam analisis pola banjir, terutama saat intensitas hujan tinggi.
Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPU Balikpapan, Jen Supriyanto, mengatakan bahwa DAS Klandasan Besar menanggung beban paling berat dibandingkan DAS lainnya. Saat curah hujan tinggi, aliran air dari kawasan hulu menuju Sungai Ampal meningkat tajam sehingga memicu luapan yang berdampak pada sejumlah permukiman. Salah satu kawasan yang paling sering terdampak adalah Kelurahan Mufakat.
“Volume aliran di DAS ini sangat besar ketika hujan turun. Efeknya paling terasa di Mufakat yang menjadi jalur aliran utama,” ujar Jen, Selasa (18/11/2025).
Berbeda dengan DAS Klandasan Besar, Jen menjelaskan bahwa kondisi DAS Klandasan Kecil saat ini jauh lebih terkendali. Pemerintah telah melakukan pelebaran dan peningkatan dimensi saluran dalam beberapa tahun terakhir, sehingga kapasitas tampung air meningkat secara signifikan. Dampaknya, genangan di wilayah-wilayah yang masuk dalam DAS Kecil mulai berkurang.
“Salurannya kini lebih optimal. Masih ada beberapa titik kecil yang perlu penataan, tapi secara keseluruhan sudah jauh lebih baik,” jelasnya.
Meski begitu, sejumlah pekerjaan besar masih menunggu realisasi, terutama di ruas Jalan Antasari yang menjadi salah satu titik rawan banjir. DPU merencanakan pembangunan box culvert berskala besar sebagai solusi jangka panjang, namun proses tersebut belum dapat langsung dimulai meski desain telah diselesaikan.
Menurut Jen, salah satu hambatan terbesar adalah padatnya utilitas bawah tanah di kawasan tersebut—mulai dari jaringan pipa air, kabel PLN, hingga fiber optik. Seluruh utilitas ini harus dipindahkan sebelum konstruksi bisa berjalan. Selain itu, persoalan sosial di sekitar lokasi turut menjadi pekerjaan tambahan yang harus dituntaskan pemerintah.
“Lokasi itu kompleks sekali. Banyak utilitas yang harus direlokasi, ditambah lagi ada dinamika sosial yang harus diselesaikan. Proyek sebesar itu tidak bisa serta-merta dikerjakan,” tambahnya.
Ia menambahkan bahwa penanganan banjir di Balikpapan membutuhkan proses bertahap dan perencanaan yang matang karena menyangkut kondisi topografi yang cukup beragam serta keterbatasan anggaran pembangunan. DPU harus memprioritaskan titik yang memiliki risiko banjir tinggi agar intervensi dapat memberikan dampak maksimal.
“Prioritas kami tetap pada wilayah dengan risiko paling besar. Semua dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran,” tegas Jen.
DPU Balikpapan memastikan bahwa pemetaan dua DAS tersebut akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan langkah teknis dan alokasi anggaran untuk program penanganan banjir ke depan. Pemerintah berharap, upaya terukur dan berkelanjutan ini dapat mengurangi dampak banjir secara perlahan serta meningkatkan ketahanan kota terhadap cuaca ekstrem.
Penulis: Aprianto
