BALIKPAPAN – Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, melakukan tinjauan lapangan ke sejumlah proyek pembangunan di Kota Balikpapan, pada Selasa (23/9/2025). Dan yang menjadi perhatiannya adalah proyek trotoar di kawasan Jalan Ahmad Yani, Balikpapan Tengah.
Dalam tinjauan, Bagus Susetyo menemukan kurangnya koordinasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, dan kontraktor, dan hal ini menjadi faktor utama proyek berjalan tidak sesuai jadwal maupun spesifikasi.
“Kanstinnya tenggelam, padahal mestinya nongol 25 cm, ini cuma nongol 10 cm. Ini harus dibongkar lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut Wakil Wali Kota Balikpapan menjelaskan, adanya ketidaksesuaian pada ketebalan bahu jalan, ia menekankan pentingnya pelaksanaan proyek sesuai standar dan desain yang telah ditetapkan pemerintah. pasalnya pemasangan kanstin yang tidak sesuai dengan gambar kerja (soft drawing).
“Jangan sampai apa yang sudah kita ikhtiarkan untuk membuat trotoar ini baik, jadinya tidak sesuai dengan harapan dan desain,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Bagus juga menyinggung penyerapan anggaran yang menjadi perhatian Kementerian Keuangan. Ia menyebut, pemerintah pusat memantau penyerapan dana hampir setiap hari. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak bekerja maksimal agar anggaran yang dialokasikan dalam APBD 2025 dapat terserap optimal.
“Kita dipantau hampir tiap hari oleh Kementerian Keuangan berapa besar penyerapan dana yang ada. Mudah-mudahan dalam sisa waktu ini kita bisa menyelesaikan anggaran yang ada di APBD 2025,” tegas Bagus.
Untuk mempercepat progres proyek, ia mendesak kontraktor menambah jumlah tenaga kerja. Saat ini, jumlah pekerja di lapangan hanya 27 orang. Menurut Bagus, untuk mengejar target dalam tiga bulan ke depan dibutuhkan minimal 100 hingga 200 pekerja.
“Kalau tidak dilakukan itu, saya yakin ini tidak akan selesai,” tambahnya.
Meski menemukan sejumlah kendala, Bagus tetap optimis proyek trotoar di Jalan Ahmad Yani dapat diselesaikan tepat waktu. Ia menekankan bahwa kunjungannya ke lokasi bukan untuk memberikan sanksi, melainkan pembinaan agar kontraktor bekerja sesuai aturan.
“Saya tidak mau memutus, saya tidak mau terus nanti akhirnya malah kita jadi ribet dan ini jadi masalah. Kita ingin mengingatkan ada spesifikasi, ada aturan-aturan yang harus dilakukan oleh mereka,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
