TENGGARONG — Kasus meninggalnya bayi berusia enam bulan dalam perjalanan menuju rumah sakit setelah mendapat penanganan awal di Puskesmas Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), memasuki tahap baru. Upaya mediasi yang difasilitasi pemerintah desa dengan mempertemukan keluarga korban, pihak puskesmas, serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar dan Provinsi Kalimantan Timur belum menghasilkan kesepakatan.
Pertemuan yang berlangsung tertutup itu berjalan dinamis. Masing-masing pihak menyampaikan pandangan dan argumentasi. Meski tidak mencapai titik temu, mediasi tersebut membuka ruang evaluasi terhadap sistem pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah Kukar.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kukar, Waode Nuraida, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya pada layanan puskesmas.
“Hari ini mediasi berjalan dengan lancar dan membuka mata kita semua. Banyak hal yang harus kita perbaiki dalam pelayanan kesehatan,” ujar Waode usai mediasi, Rabu (25/2/2025).
Ia menegaskan puskesmas sebagai garda terdepan harus selalu siap menangani kondisi kegawatdaruratan. Evaluasi yang dilakukan akan mencakup aspek sumber daya manusia, kompetensi tenaga kesehatan, hingga kelengkapan peralatan medis.
“Puskesmas harus selalu siap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tegasnya.
Waode mengakui keterbatasan tenaga kesehatan serta fasilitas menjadi persoalan yang tidak hanya terjadi di Batuah, tetapi juga berpotensi dialami puskesmas lain. Ia menyebut regulasi perekrutan tenaga honor turut memengaruhi kesiapan layanan.
“SDM nakes masih sangat kurang. Ini menjadi komitmen kami untuk meningkatkan kapasitas tenaga terutama dalam penanganan kegawatdaruratan,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Dinkes Kukar akan menggelar rapat internal bersama 32 puskesmas untuk memitigasi risiko pelayanan. Khusus Puskesmas Batuah, pelatihan kegawatdaruratan dengan melibatkan dokter spesialis anak akan digelar setelah Ramadan.
“Kasus ini menjadi pelajaran besar bagi kami dan akan kami laporkan ke pemerintah kabupaten sebagai bahan perbaikan sistem,” katanya.
Sementara itu, penasihat hukum keluarga korban, Titus Tibayan Pakalla, menegaskan mediasi belum menyentuh substansi persoalan secara tuntas.
“Mediasi sudah selesai, tetapi belum ada kesepakatan. Perkara ini belum selesai,” ujarnya.
Ia menyoroti kesiapan fasilitas seperti tabung oksigen dan ambulans yang disebut tidak siaga. Permintaan maaf dari perwakilan Dinas Kesehatan dinilai menjadi catatan penting bagi keluarga korban.
“Permintaan maaf itu menjadi penegasan bahwa ada hal yang perlu dibenahi,” katanya.
Titus menambahkan, langkah hukum tetap menjadi opsi apabila unsur kelalaian dinilai terpenuhi, meski pihaknya tetap menghormati rencana mediasi lanjutan yang difasilitasi pemerintah desa.
“Kalau unsur-unsurnya terpenuhi, kami akan menempuh jalur hukum,” ujarnya.
Kasus ini sebelumnya viral di media sosial setelah beredar video pelayanan di Puskesmas Batuah yang dinilai kurang sigap menghadapi kondisi gawat darurat. Bayi tersebut dilaporkan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Berdasarkan diagnosa dokter, korban meninggal akibat kekurangan oksigen yang diduga dipicu kegagalan membuka tuas oksigen serta lambatnya respons ambulans. (MK)
Editor: Agus S
