SANGATTA — Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai memasuki tahap konkret. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turun langsung melakukan peninjauan terhadap lahan yang disiapkan pemerintah daerah.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari usulan yang sebelumnya disampaikan Bupati Kutim kepada kementerian terkait. Bahkan, komunikasi tersebut telah diperkuat melalui pertemuan langsung dengan menteri, hingga akhirnya berujung pada verifikasi lapangan.
“Hari ini pihak Kementerian PU dari pusat sudah meninjau lokasi. Ini membuktikan arahan menteri benar-benar ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Lahan seluas 8 hektare telah disiapkan untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Secara umum, lahan dinyatakan siap karena berstatus clear and clean. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan teknis dari pihak kementerian yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Beberapa di antaranya meliputi ketersediaan listrik, air bersih, akses jalan, hingga pematangan lahan. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh kebutuhan infrastruktur dasar tersebut tersedia sebelum pembangunan dimulai.
“Yang paling ditekankan adalah pematangan lahan. Jadi saat kementerian mulai pembangunan, lahannya sudah benar-benar siap,” jelasnya.
Selain itu, lahan yang sebelumnya direncanakan untuk kawasan Korpri akan dialihkan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat. Penyesuaian juga akan dilakukan pada aspek legalitas, termasuk proses sertifikasi lahan.
Untuk kapasitas sekolah, pemerintah pusat belum menetapkan angka pasti. Namun sebagai gambaran, proyek serupa di Samarinda menelan anggaran hingga Rp250 miliar.
Jika terealisasi di Kutim, nilai pembangunan diperkirakan berada di kisaran Rp200 hingga Rp250 miliar.
“Ini sangat menguntungkan. Daerah hanya menyiapkan lahan dan fasilitas pendukung, sementara pembangunan ditanggung pusat,” tegasnya.
Program sekolah rakyat ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah pedalaman yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan. (MK)
Penulis: Ramlah
Editor: Agus S
