SANGATTA — Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memunculkan beragam respons di masyarakat. Menjawab keraguan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa konsep sekolah rakyat saat ini berbeda dari model pendidikan lama.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan sekolah rakyat bukan sekadar sekolah biasa, melainkan sekolah unggulan yang dirancang khusus untuk masyarakat kurang mampu.
“Banyak yang bilang, masak kembali ke zaman dulu? Ini beda. Namanya memang sekolah rakyat, tapi konsepnya sekolah unggulan,” tegasnya.
Sekolah ini akan mengusung sistem berasrama (boarding school), dengan konsep pendidikan terintegrasi antara kegiatan belajar dan pembinaan karakter. Program ini menyasar masyarakat marginal, khususnya dari wilayah pedesaan.
Secara khusus, sasaran utama adalah kelompok masyarakat dalam kategori desil 1, 2, dan 3, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Terkait pembangunan, pemerintah daerah masih menunggu surat keputusan (SK) dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan proyek. Setelah itu, proses pematangan lahan akan segera dilakukan.
“Kalau SK dari pusat sudah keluar, kita langsung lakukan pematangan lahan. Harapannya 2027 sudah bisa dibangun,” ujarnya.
Untuk pengelolaan sekolah, termasuk tenaga pengajar dan sistem asrama, sepenuhnya akan ditangani pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah berperan dalam penyediaan lahan serta penyiapan data penerima manfaat melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.
Dengan konsep tersebut, sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi konkret untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memutus rantai kemiskinan di daerah.
“Jadi kita ingin anak-anak dari desa punya kesempatan yang sama untuk maju,” pungkasnya. (MK)
Penulis: Ramlah
Editor: Agus S
