SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud atau yang akrab disapa Hamas, menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, berjalan cukup baik, khususnya dalam hal komunikasi antara legislatif dan eksekutif.
Menurut Hamas, hubungan komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sejauh ini masih terbuka dan konstruktif. Ia menegaskan, selama pintu komunikasi tetap terbuka, berbagai persoalan yang muncul masih dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama.
“Kalau ada komunikasi, sepanjang masih terbuka komunikasi berarti masih bisa diharapkan. Yang tidak bisa diharapkan itu kalau pintu komunikasi sudah tertutup,” ujarnya saat diwawancarai di Gedung B, Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (23/2/2026).
Ia mengibaratkan komunikasi tersebut sebagai silaturahmi. Selama silaturahmi terjaga, koordinasi dan klarifikasi terhadap kebijakan yang berkembang dapat dilakukan dengan baik.
Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Rudy–Seno, Hamas menyebut DPRD tidak menemukan banyak hal krusial yang perlu dikritisi secara tajam. Setiap pertanyaan atau masukan yang disampaikan DPRD, menurutnya, masih dapat dijawab oleh pihak Pemprov melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Semua yang disampaikan masyarakat itu kita pertanyakan ke biro terkait, dan ternyata memang masih bisa dijawab. Aturannya jelas, anggarannya juga dibatasi. Kita ini diatur oleh regulasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam setiap pembahasan program, DPRD dan Pemprov tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Hamas menekankan bahwa kebijakan tidak bisa dijalankan semata-mata berdasarkan keinginan, melainkan harus sesuai dengan regulasi dan kemampuan anggaran. Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi pelanggaran prosedur, seperti memasukkan anggaran di luar mekanisme perencanaan yang telah ditetapkan.
“Begitu tidak masuk dalam dokumen perencanaan, lalu anggaran dipaksakan masuk, itu namanya melanggar aturan. Itu yang harus kita hindari bersama,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui dinamika pemerintahan tetap ada, termasuk kritik dari masyarakat terhadap sejumlah program. Namun menurutnya, selama penjelasan dan dasar hukumnya jelas, maka hal tersebut masih dalam koridor yang dapat dipahami.
Secara umum, Hamas menilai hubungan kerja antara DPRD dan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji masih berjalan baik. Evaluasi tetap dilakukan, namun lebih pada penguatan dan penyempurnaan program, bukan pada persoalan mendasar dalam tata kelola komunikasi.
“Sepanjang komunikasi baik dan semua pertanyaan bisa dijawab, berarti pemerintahan masih berjalan sebagaimana mestinya,” tutupnya. (MK)
Editor: Agus S
