BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menyatakan telah menggelar rapat evaluasi terkait kinerja dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2024.
Pjs Wali Kota Balikpapan, Ahmad Muzakkir mengatakan, dari hasil rapat evaluasi yang dilakukan tersebut diketahui ada beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang mengalami keterlambatan. Namun demikian, pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut secara keseluruhan pengerjaannya telah mencapai 73 persen lebih.
“Usai rapat evaluasi kinerja untuk pelaksanaan APBD dan itu dihadiri seluruh unsur pimpinan masing-masing kepala SKPD sampai dengan Camat. Secara progress fisik komulatif keseluruhan itu sudah mencapai 73 persen. Jadi capaian progress fisik ini sebenarnya sudah sangat tinggi, sisa realisasi pembayaran yang harus kita percepat,” ujarnya, Senin (4/11).
Lebih lanjut Ahmad Muzakkir menjelaskan, keterlambatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan kini biasanya menyangkut realisasi keuangan karena berkaitan dengan pola kontrak kerja proyek karena proyeknya baru bisa dibayar setelah rampung dikerjakan.
“Kenapa demikian? biasanya realisasi keuangan agak lambat karena terkait dengan pola kontrak. Nah, pola kontrak itu dibayar diakhir tidak berdasarkan progres,” jelasnya.
Pembayaran yang dilakukan dalam sebuah pelaksanaan proyek biasanya dilakukan diakhir pengerjaan, hal ini juga sebagai bagian dari strategi pelaksanaan pekerjaan.
“Jadi ada yang dibayar diakhir. Itu bagian dari strategi pelaksanaan pekerjaan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu Pjs Wali Kota Balikpapan juga menyatakan untuk mengatasi masalah keterlambatan ini, maka tidak ada jalan lain kecuali untuk terus mengejar pelaksanaan proyek pengerjaannya. Pasalnya, saat ini sudah menjelang akhir tahun.
“Volume pekerjaan harus ditingkatkan, sehingga pengerjaan proyek nggak sampai lewat tahun. Setiap keterlambatan itu ada konsekwensi berarti di bulan-bulan ini harus meningkatkan volume, harus mengejar,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
