SAMARINDA — Panitia Khusus (Pansus) Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur hingga kini belum mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait jumlah usulan program pembangunan yang akan dimasukkan dalam kamus usulan.
Anggota Pansus Pokir DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menyebut hasil kerja pansus sebelumnya telah merumuskan total 160 program usulan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 program masuk dalam kategori Belanja Langsung (BL). Namun dalam pembahasan bersama Pemprov Kaltim, hanya sebagian kecil yang bersedia diakomodasi.
“Sampai saat ini kami Pansus Pokir belum bersepakat dengan Pemprov Kaltim, karena hasil kerja Pansus Pokir DPRD Kaltim ini kan melahirkan kamus usulan yang jumlah Belanja Langsung itu mencapai 97 dari total 160 program,” kata Baharuddin Demmu, yang akrab disapa Bahar, saat diwawancarai di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (9/3/2026).
Menurut Bahar, Pemprov Kaltim melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hanya bersedia mengakomodasi 25 usulan program dalam kamus usulan tersebut. Kondisi ini dinilai berpotensi membuat banyak aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat kegiatan reses tidak dapat ditindaklanjuti.
“Nah tiba-tiba Pemprov ini melalui Bappeda hanya mau mengakomodir 25. Nah kami juga sampai hari ini belum bersepakat dengan Pemprov, karena jika hanya 25 item yang diakomodir dalam kamus usulan, banyak usulan dari rakyat hasil reses itu tidak terakomodir,” ujarnya.
Bahar menilai apabila usulan masyarakat tidak tercantum dalam kamus usulan, maka anggota DPRD akan kesulitan memperjuangkan realisasi aspirasi konstituen di daerah pemilihannya.
“Apabila usulan rakyat itu tidak terakomodir dalam bentuk kamus usulan, pasti kita tidak bisa membantu. Nah itu yang berbahaya bagi kita anggota DPRD,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dari 25 usulan yang ingin diakomodasi oleh Pemprov Kaltim, sebagian besar berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Nah kalau dilihat, 25 usulan yang ingin diakomodir Pemprov Kaltim dalam kamus usulan itu lebih banyak berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” katanya.
Menurut Bahar, jika pembatasan usulan tersebut tetap dipertahankan, maka keberadaan Pansus Pokir DPRD Kaltim dipertanyakan karena hasil kerja yang telah disusun secara panjang justru tidak menjadi rujukan utama dalam penyusunan kamus usulan pembangunan daerah.
“Jadi poin itu mengerucut jadi 25 kamus usulan. Nah itu yang kami belum sepakat. Kalau seperti itu buat apa dibuat Pansus Pokir kemarin, harusnya Pemprov saja yang bikin kalau seperti itu,” tutupnya.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S
