spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pemprov Kaltim Siap Kawal Akurasi Data Sensus Ekonomi 2026

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud saat menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Kaltim, Mas’ud Rifai, bersama jajaran di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (26/2/2026).

“Kami sangat mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026. Karena ini menjadi landasan penting untuk mengetahui daya saing bisnis dan struktur ekonomi daerah dan nasional,” ujar Rudy Mas’ud.

Menurutnya, data hasil sensus akan menjadi pijakan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara data BPS dengan data perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“BPS Kaltim menjadi mitra strategis dalam pengambilan kebijakan berbasis data. Data harus selalu di-update agar semakin akurat, khususnya data strategis seperti angka kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Termasuk analisis ketimpangan antara wilayah pedalaman, pesisir, dan perkotaan,” tegasnya.

Baca Juga:   BEI Kaltim–Kaltara Perluas Edukasi Pasar Modal hingga Wilayah 3T

Gubernur yang akrab disapa Harum itu juga meminta BPS melakukan pendalaman terhadap data sektoral prioritas. Ia menyoroti sektor pertambangan, perkebunan, serta industri pengolahan yang selama ini memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kalimantan Timur.

“Kami harap BPS Kaltim juga bisa mendorong penguatan implementasi Satu Data Indonesia,” pintanya.

Audiensi tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang II Pemprov Kaltim Siti Farisyah Yana, Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin, serta Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim Iwan Darmawan.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan gambaran menyeluruh kondisi usaha dan struktur ekonomi di Kalimantan Timur, sekaligus menjadi rujukan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. (MK)

Editor: Agus S

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img