BALIKPAPAN – Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo baru-baru ini mengikuti Forum Konsultasi Publik Penyusunan Siteplan Bangunan Umum dan Perumahan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Balikpapan menyatakan bahwa pentingnya penyusunan regulasi yang adaptif terhadap dinamika pembangunan suatu kota.
Bagus Susetyo mengatakan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan saat ini tengah merevisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan rencana pembangunan kota dengan kebutuhan aktual di lapangan.
“Revisi RDTR ini menjadi fasilitas bagi kita untuk menilai kembali sejauh mana program pengembangan kota berjalan, apakah sesuai dengan peruntukan ruang, dan apakah masih relevan dengan kebutuhan masyarakat serta arah kemajuan kota,” ujarnya, Kamis (26/6/2025).
Lebih lanjut Wakil Wali Kota Balikpapan menjelaskan, praktik uji publik yang sering dilakukan di akhir proses penyusunan regulasi, dimana menurutnya pola ini menyulitkan proses penyempurnaan kebijakan yang sudah telanjur rampung.
“Saya selalu sampaikan, uji publik jangan dilakukan di akhir. Kalau semua sudah disiapkan baru diuji publik, ya pasti akan repot. Harusnya sejak awal sudah melibatkan semua pihak,” jelasnya.
Bagus juga mendorong agar sejak tahap awal penyusunan regulasi, seluruh pemangku kepentingan termasuk pengusaha, akademisi, masyarakat, dan pelaku industri konstruksi turut dilibatkan. “Sehingga ketika masuk ke finalisasi, semua sudah terakomodasi dan tidak ada yang merasa dirugikan,” tambahnya.
Pada kesempatan forum tersebut, Bagus Susetyo juga menegaskan kembali arah pembangunan Kota Balikpapan sebagai kota jasa dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), bukan kota tambang.
“Balikpapan ini bukan kota tambang. Identitas kita sebagai kota jasa dan MICE harus diperkuat. Setiap bulan minimal ada satu atau dua event nasional yang digelar di sini,” tegasnya.
Menurut Bagus, sektor MICE menjadi salah satu penggerak utama perekonomian kota. Bahkan, saat kondisi fiskal nasional sedang efisien, tingkat hunian hotel di Balikpapan tetap tinggi berkat kegiatan MICE.
Sedangkan visi Balikpapan sebagai kota global yang nyaman dihuni juga kembali ditegaskan Bagus dalam forum tersebut. Menurutnya, kenyamanan bukan hanya perkara teknis, tapi juga menyangkut aspek psikologis warga.
“Kenyamanan itu soal perasaan. Orang merasa nyaman tinggal di kota karena kebutuhan dasarnya terpenuhi dan tidak ada gangguan bencana. Air lancar, listrik cukup, jalan terang, tidak macet, tidak banjir itu indikator kenyamanan,” ujar Bagus lagi.
Wakil Wali Kota Balikpapan ini juga menyampaikan pentingnya mempercepat penyediaan rumah layak huni, mengingat backlog perumahan nasional yang masih tinggi. Ia mengutip data yang menyebutkan kebutuhan rumah di Kalimantan Timur mencapai sekitar 30 ribu unit per tahun.
“Kita ingin kebutuhan itu segera terpenuhi. Presiden terpilih, Pak Prabowo, sudah mencanangkan program 3 juta rumah. Kita harus bersinergi dengan program nasional itu,” jelasnya.
Terkait perizinan, Bagus mengingatkan bahwa melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, proses perizinan kini jauh lebih ringkas dan cepat. Namun, ia menekankan bahwa ketika masuk proses siteplan, peran Pemerintah Kota Balikpapan tetap penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan teknis dan tata ruang. Pemerintah Kota Balikpapan juga terus memberikan insentif bagi pengembang, terutama untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kalau peruntukannya sesuai, cukup input koordinat, klik, maka pengembang sudah bisa menguasai lahan yang akan dibangun. BPHTB dan PBG untuk MBR kita gratiskan. Sudah ada 20 pemohon yang memanfaatkan kebijakan ini,” tutup Bagus.
Penulis: Aprianto
