BALIKPAPAN – Rencana pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur resmi ditunda. Kebijakan ini diambil setelah Pemerintah Pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) hingga lebih dari 60 persen, yang berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai program strategis.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengatakan bahwa pemangkasan TKD tersebut membuat pemerintah kota hanya mampu memfokuskan pembelanjaan pada kegiatan wajib seperti pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan operasional pemerintahan.
“Kami sudah dua kali mendatangi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan kondisi di daerah. Namun keputusan tetap, karena regulasi pemotongan sudah keluar melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Otomatis kegiatan pembangunan terhenti, hanya tersisa belanja wajib,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Lebih lanjut Budiono menjelaskan, DPRD Balikpapan mendorong Pemkot Balikpapan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja daerah, termasuk tunjangan ASN, agar penggunaan anggaran dapat lebih efisien di tengah keterbatasan fiskal.
“Kami berharap evaluasi dilakukan secara menyeluruh, karena dengan kondisi seperti ini pembangunan seperti RS Balikpapan Timur harus ditunda terlebih dahulu,” jelasnya.
Selain proyek rumah sakit, Budiono juga menyebut bahwa program penanganan banjir berpotensi ikut tertunda. Padahal, kedua proyek tersebut merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat Balikpapan.
Dijelaskan, pemotongan TKD ini memaksa pemerintah daerah melakukan revisi besar-besaran terhadap struktur keuangan daerah. Dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Balikpapan kehilangan sekitar Rp 1,05 triliun, belum termasuk potensi pengurangan dana transfer dari provinsi sebesar Rp 200 miliar.
“Kalau sebelumnya anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp 500 miliar, bisa jadi tahun depan hanya tersisa di bawah Rp 100 miliar,” tegas Budiono.
Akibat kondisi tersebut, DPRD bersama Pemkot Balikpapan kini tengah meninjau ulang Rancangan APBD 2026 yang sebelumnya sudah hampir final. Penyesuaian dilakukan agar selaras dengan ketentuan baru dalam KMK yang mengatur distribusi TKD.
Meski demikian, Budiono tetap optimistis kondisi fiskal daerah akan berangsur pulih tahun depan. Ia menegaskan, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar proyek-proyek prioritas kembali dapat dilanjutkan.
“Kami yakin, jika kondisi keuangan kembali kondusif, proyek-proyek prioritas seperti rumah sakit dan penanganan banjir bisa segera dilanjutkan,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
