BALIKPAPAN – Suara keresahan para pedagang kembali terdengar dari Pasar Kelandasan. Dalam kegiatan reses yang digelar Anggota DPRD Kota Balikpapan, Siswanto Budi Utomo, Rabu (22/10/2025), mereka mengeluhkan beban retribusi yang tak seimbang dengan kondisi pasar yang masih belum tertata pascakebakaran 13 tahun silam.
Acara yang berlangsung di halaman parkir RT 1, Kelurahan Kelandasan Ilir, ini dihadiri perwakilan Dinas Perdagangan, pihak kelurahan, tokoh masyarakat, dan puluhan pedagang setempat. Suasana dialog berlangsung terbuka dan hangat, dengan beragam aspirasi mengemuka, mulai dari pungutan retribusi, penataan kios dan parkir, hingga penerangan yang minim di area pasar.
Salah satu pedagang, Edi, menuturkan kondisi pasar yang kian sepi membuat para pedagang kesulitan bertahan.
“Pengunjung makin sedikit, tapi retribusi tetap jalan bahkan naik. Kami minta pemerintah melihat kenyataan di lapangan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Yeni, pedagang lainnya, berharap kebijakan retribusi bisa lebih mempertimbangkan situasi ekonomi pedagang kecil.
“Pasar belum tertata baik, tapi kami terus diminta bayar retribusi penuh. Harusnya ada kebijakan yang lebih bijak,” katanya.
Sementara Eki menambahkan, masalah di Pasar Kelandasan bukan hanya soal retribusi, tetapi juga penataan lingkungan yang semrawut.
“Lampu penerangan kurang, pohon-pohon besar dibiarkan, parkir juga tidak teratur. Pembeli jadi enggan datang,” keluhnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, perwakilan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi sistem retribusi agar lebih adil dan proporsional.
“Sebelumnya retribusi ditarik per petak, tapi sekarang sedang kami sesuaikan, termasuk bagi pedagang kaki lima,” terang Sekretaris Dinas Perdagangan.
Ia juga menegaskan bahwa penataan parkir dan penerangan memerlukan kerja sama lintas instansi agar perbaikan bisa dilakukan secara menyeluruh.
Sementara itu, Siswanto Budi Utomo berjanji akan memperjuangkan seluruh aspirasi pedagang tersebut dalam pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD.
“Semua masukan ini akan kami bawa ke rapat kerja dan dimasukkan ke RKPD. Kalau ada yang bisa diselesaikan cepat, tentu akan kami dorong segera,” tegasnya.
Siswanto juga menekankan pentingnya kegiatan reses sebagai sarana bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi warga.
“Reses ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah amanat konstitusi agar kami bisa benar-benar memahami kondisi masyarakat,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, Siswanto mengapresiasi keterbukaan para pedagang yang berani menyampaikan keluhan secara langsung. Menurutnya, hal itu menjadi tanda kepedulian terhadap kemajuan dan kenyamanan kawasan pasar.
Penulis: Aprianto
