NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mendorong penguatan sektor pertanian lokal sebagai bagian dari pembangunan kawasan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah konkret dilakukan dengan memfasilitasi pertemuan antara PT InHutani I dan Kelompok Tani Usaha Baru Raya Merdeka di Balai Kota Otorita IKN, Selasa (7/4/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, bersama jajaran deputi dan direktur, serta perwakilan pemerintah daerah dan kelompok tani setempat.
Fokus utama pembahasan adalah pemanfaatan lahan pertanian seluas kurang lebih 1.200 hektare di Kelurahan Karya Merdeka, Kutai Kartanegara, yang selama ini telah dikelola oleh kelompok tani.
Basuki menegaskan bahwa kegiatan pertanian masyarakat tetap dapat berjalan, namun harus melalui mekanisme pengelolaan yang terkoordinasi dan berkelanjutan.
“Pada intinya, kami memastikan kegiatan kelompok tani dapat berjalan, tetapi di bawah pengawasan InHutani. Ini bukan untuk penguasaan lahan, melainkan pemanfaatan bersama yang akan dituangkan dalam bentuk kerja sama,” ujarnya.
Rencana kerja sama tersebut akan diformalkan melalui nota kesepahaman (MoU) antara pihak perusahaan, kelompok tani, serta pemerintah setempat.
Dari pihak perusahaan, Supervisor Perencanaan PT InHutani I, Taufik Yuliansyah, menyatakan komitmen untuk terus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lahan melalui program pemberdayaan.
Menurutnya, konsep pengembangan pertanian yang dilakukan sejalan dengan visi pembangunan Kota Hutan Nusantara, meskipun implementasinya dilakukan secara bertahap.
Sementara itu, perwakilan kelompok tani, Ahmad, menyampaikan bahwa aktivitas pertanian di kawasan tersebut telah berlangsung sejak lama. Awalnya hanya fokus pada tanaman padi, namun kini berkembang ke berbagai komoditas lain seperti kelapa dan tanaman hortikultura.
Pemerintah kecamatan juga menyambut positif fasilitasi yang dilakukan Otorita IKN. Perwakilan Kecamatan Samboja Barat menilai pertemuan ini menjadi ruang penting untuk menyelaraskan kepentingan semua pihak.
Melalui langkah ini, Otorita IKN menegaskan arah pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal berbasis masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan kelompok tani diharapkan menjadi model pengelolaan pertanian berkelanjutan di kawasan IKN ke depan. (MK)
Penulis: Atmaja Riski
Editor: Agus S
