Entah seperti apa rasanya duduk di mobil seharga Rp 8,5 miliar. Saya belum pernah naik mobil kelas itu. Apalagi mengemudikannya. Paling banter saya hanya membawa Fortuner. Itu saja sudah terasa mewah. Tenaganya cukup, nyaman untuk perjalanan jauh, dan rasanya sudah lebih dari cukup untuk ukuran kebutuhan kerja di Kaltim.
Karena itu, ketika angka Rp 8,5 miliar muncul sebagai pagu mobil dinas gubernur, yang terlintas di pikiran saya bukan soal merek atau fitur. Yang terlintas adalah, sebesar apa sebenarnya angka itu bagi publik?
Pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dengan pagu sekitar Rp 8,5 miliar di RUP TA 2025 memang langsung jadi sorotan. Disebut sebagai SUV hybrid bermesin 3.000 cc dengan kemampuan off-road yang mumpuni. Ada yang menduga spesifikasinya mendekati kelas premium seperti Range Rover.
Pemprov menjelaskan kebutuhannya. Sekda Sri Wahyuni menyebut gubernur ingin turun langsung ke pelosok, melihat kondisi jalan yang dikeluhkan warga, dan medan Kaltim memang berat. Berlumpur, berbatu, jauh dari akses ideal. Disebut pula kendaraan “badak” diperlukan agar agenda kerja tidak terganggu kendala teknis.
Gubernur sendiri menyatakan belum menerima mobil tersebut dan masih menggunakan mobil pribadinya untuk kegiatan dinas. Ia juga menegaskan bahwa pengadaan itu mengikuti Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang kendaraan dinas kepala daerah. Artinya, secara aturan, tidak ada yang dilanggar.
Namun publik jarang melihat hanya dari sisi aturan. Publik melihat dari rasa keadilan dan prioritas. Karena Rp 8,5 miliar bukan angka kecil.
Kalau kita pakai ukuran UMP Kaltim sekitar Rp 3,3 juta per bulan, maka dengan Rp 8,5 miliar, uang sebesar itu setara gaji lebih dari 2.500 pekerja selama satu bulan. Atau sekitar 215 orang selama satu tahun penuh.
Itu ribuan keluarga yang bisa membayar kontrakan, membeli beras, menyekolahkan anak, dan bertahan hidup.
Perbandingan ini bukan untuk mengadu domba. Ini hanya cara agar angka miliaran itu terasa lebih nyata.
Ini juga bukan polemik pertama. Tahun 2010, pengadaan Land Cruiser sekitar Rp 1,8–1,9 miliar sudah ramai dibahas. Sementara tahun 2024, dalam dokumen RUP tercatat pagu Rp 5,8 miliar untuk kendaraan dinas gubernur. Kini angkanya Rp 8,5 miliar. Sejauh yang terdokumentasi di sumber terbuka, ini yang tertinggi.
Apakah setiap ganti gubernur harus ganti mobil? Tidak juga. Mobil dinas adalah aset pemerintah, bukan milik pribadi. Biasanya kendaraan lama dilelang setelah usia tertentu atau ketika biaya perawatannya dianggap tidak efisien.
Secara sistem memang ada mekanisme. Tetapi pertanyaan publik bukan hanya soal mekanisme. Pertanyaannya soal waktu dan prioritas.
Di saat pemerintah berbicara efisiensi, di saat masih banyak jalan yang dikeluhkan warga, di saat kebutuhan pelayanan dasar belum sepenuhnya rapi, angka Rp 8,5 miliar akan selalu terasa sensitif.
Saya percaya gubernur ingin bekerja maksimal. Saya juga tahu medan Kaltim memang tidak ringan. Namun di ruang publik, apa pun yang menyangkut uang rakyat, orang pasti akan menilai.
Mobil dinas memang alat kerja. Tapi setiap keputusan anggaran selalu dibaca lebih luas oleh publik.
Yang dinilai bukan hanya mesinnya atau spesifikasinya. Yang dinilai adalah, apakah ini kebutuhan paling mendesak saat ini, atau ada hal lain yang lebih dulu harus diprioritaskan?
Pada akhirnya, ini bukan hanya soal mobil mewah atau tidak. Ini soal bagaimana pemerintah menempatkan uang rakyat. Karena setiap rupiah dalam APBD, berasal dari pajak, dari warung kecil, dari pekerja yang bangun pagi dan pulang malam.
Dan angka Rp 8,5 miliar, bagi banyak warga, menyangkut rasa keadilan. (*)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
