UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menghadiri kegiatan Forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Forum tersebut membahas upaya menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok di daerah.
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Menjaga Stabilitas Harga dan Mengakselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mewujudkan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” itu dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud secara daring.
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji serta seluruh perwakilan kepala daerah se-Kalimantan Timur, termasuk Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk. Pertemuan berlangsung di Aula Mahakam, Lantai IV Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Jumat (6/3/2026).
Kegiatan diawali dengan pemaparan perkembangan inflasi di Kalimantan Timur oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, dilanjutkan diskusi bersama pemerintah kabupaten dan kota mengenai berbagai langkah pengendalian inflasi serta upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk menyampaikan bahwa harga sejumlah komoditas pokok di wilayah Mahakam Ulu menjelang Idul Fitri 2026 masih relatif tinggi, namun cenderung stabil dalam beberapa minggu terakhir.
“Pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Murah di sejumlah kecamatan, mulai dari Long Bagun hingga Long Apari,” ujarnya.
Ia menjelaskan kegiatan tersebut membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau, dengan selisih harga sekitar 23 persen hingga lebih dari 50 persen lebih murah dibanding harga pasar.
Dalam waktu dekat, Pemkab Mahakam Ulu juga berencana melaksanakan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Long Pahangai untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayah tersebut.
Namun demikian, Suhuk mengakui bahwa pengendalian inflasi di Mahakam Ulu masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait kondisi geografis wilayah pedalaman, keterbatasan akses transportasi, serta tingginya biaya logistik.
“Tantangan utama pengendalian inflasi di Mahakam Ulu adalah kondisi geografis wilayah pedalaman, keterbatasan akses transportasi, serta tingginya biaya logistik karena sebagian besar pasokan masih berasal dari luar daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah juga berupaya menekan harga melalui kebijakan subsidi ongkos angkut bagi toko yang menyalurkan bahan pokok ke wilayah hulu.
“Hal ini dilakukan agar harga kebutuhan pokok di wilayah hulu tetap terjangkau. Biaya angkut yang tinggi seringkali menyebabkan harga beras di sana bisa mencapai Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per karung,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, Pemkab Mahakam Ulu berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat dalam penguatan infrastruktur distribusi pangan, pembangunan gudang logistik, serta peningkatan konektivitas transportasi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan harga bahan pokok di wilayah pedalaman Mahakam Ulu.
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S
