UJOH BILANG — Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil identifikasi terbaru, dari 37 unit SPAM yang terdata di wilayah tersebut, sebanyak 19 unit tidak berfungsi, sementara 18 unit lainnya masih beroperasi. Unit yang tidak berfungsi umumnya sudah lama tidak aktif sehingga membutuhkan intervensi berupa pemeliharaan, rehabilitasi, serta peningkatan sarana pendukung.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Mahulu, Didik Subagya, menjelaskan bahwa keberlanjutan layanan air minum sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengelolaan serta kondisi teknis di lapangan.
“Unit yang tidak berfungsi umumnya sudah lama tidak aktif. Karena itu diperlukan intervensi pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan sarana pendukung, serta pendampingan teknis bagi pengelola SPAM agar layanan dapat kembali berjalan,” ujarnya kepada Media ini melalui pesan WhatsApp, Selasa malam (3/3/2026).
Didik mengungkapkan bahwa dari sisi kelembagaan, pengelolaan SPAM di Mahulu masih didominasi oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM/KASPAMS) dengan persentase sekitar 75,7 persen.
Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) hanya mengelola sekitar seperempat dari total unit yang ada.
Menurut Didik, dominasi pengelolaan oleh masyarakat tidak lepas dari kondisi geografis Mahulu yang cukup menantang.
“Sulitnya kondisi geografis antarpermukiman menyebabkan pengelolaan oleh UPTD air minum mengalami banyak kendala. Karena itu masyarakat menjadi pihak yang lebih dekat dengan operasional di lapangan,” jelasnya.
Namun kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan, terutama terkait kapasitas teknis dan administrasi pengelola, yang masih perlu ditingkatkan melalui pendampingan dan pelatihan dari pemerintah daerah.
Dari sisi sumber air baku, mayoritas SPAM di Mahulu masih bergantung pada air permukaan, khususnya sungai.
“Sumber air baku terbesar berasal dari air permukaan dengan persentase sekitar 81,1 persen, yang seluruhnya berasal dari sungai. Sementara mata air dan sumur gali kontribusinya jauh lebih kecil,” terangnya.
Ketergantungan yang tinggi terhadap air sungai juga menghadirkan risiko terhadap kualitas air baku, terutama pada musim hujan ketika kekeruhan air meningkat.
Selain itu, sistem produksi air minum di sebagian besar unit SPAM masih bersifat non-Instalasi Pengolahan Air (IPA). Hanya sekitar 29,7 persen unit yang memiliki fasilitas pengolahan air.
Akibatnya, masih banyak masyarakat yang memanfaatkan sumber air tanpa melalui proses penyaringan atau pengolahan sesuai standar.
“Risiko kualitas air minum yang tidak memenuhi baku mutu masih terjadi. Karena itu peningkatan kapasitas serta pembangunan instalasi pengolahan air menjadi langkah strategis untuk memastikan kualitas layanan,” jelasnya.
Didik juga menyebutkan bahwa kondisi geografis Mahulu yang berbukit dan terpencil mempengaruhi sistem distribusi air.
Sebagian besar SPAM di daerah tersebut menggunakan sistem gravitasi, dengan persentase sekitar 56,8 persen, diikuti kombinasi sistem gravitasi dan pompa, serta sistem pompa tunggal.
“Sistem gravitasi relatif hemat energi, namun memiliki keterbatasan tekanan, terutama pada wilayah dengan kontur yang kompleks. Sedangkan sistem pompa membutuhkan sumber energi yang stabil,” ungkapnya.
Persoalan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber energi. Banyak unit SPAM tidak memiliki sumber listrik khusus untuk mendukung operasional sistem.
Pemanfaatan listrik PLN, genset, maupun solar cell masih sangat terbatas, sehingga fleksibilitas sistem untuk meningkatkan layanan melalui pompa atau teknologi pengolahan mekanis menjadi rendah.
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, pemerintah daerah telah menyusun sejumlah tahapan penanganan layanan air minum.
Pertama, meningkatkan cakupan sambungan rumah melalui perluasan jaringan distribusi, terutama di wilayah dengan kesenjangan layanan tinggi seperti Kecamatan Long Apari dan sejumlah kampung yang belum terlayani.
Program tersebut direncanakan dibiayai melalui kombinasi APBD, dana desa, dan program berbasis masyarakat agar percepatan pelayanan dapat dilakukan secara bertahap.
Kedua, pemerintah akan melakukan identifikasi teknis mendalam terhadap unit SPAM yang tidak berfungsi, termasuk pemeriksaan komponen sistem seperti jaringan distribusi, bak penampung, pompa, dan unit pengolahan.
Ketiga, pemerintah daerah akan menyusun rencana aksi rehabilitasi serta pemeliharaan preventif dengan dukungan pembiayaan rutin.
Bagi unit SPAM yang sudah lama tidak berfungsi, akan dilakukan audit kelayakan untuk menentukan apakah unit tersebut layak direhabilitasi atau harus dihentikan operasionalnya.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap layanan air minum di Kabupaten Mahakam Ulu dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat di wilayah pedalaman tetap mendapatkan akses air bersih yang layak dan berkelanjutan.(MK)
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S
