BALIKPAPAN — Mal Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan terus menunjukkan kinerjanya sebagai pusat layanan terpadu yang dipercaya masyarakat. Sepanjang 2025, tingkat kunjungan ke MPP melonjak drastis, menandakan semakin kuatnya kepercayaan warga terhadap kualitas layanan publik yang tersedia di satu lokasi strategis tersebut.
Data yang dihimpun DPMPTSP mencatat, hingga September 2025 jumlah pengunjung mencapai 41.481 orang, naik signifikan dibandingkan total kunjungan sepanjang 2024 yang hanya 29.158 orang. Angka ini menjadi bukti bahwa MPP semakin dikenal luas sebagai tempat yang efisien, transparan, dan nyaman dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.
Kepala DPMPTSP Balikpapan, Hasbullah Helmi, mengatakan bahwa peningkatan tersebut tak hanya menunjukkan keberhasilan dari sisi angka, tetapi juga mencerminkan perubahan budaya pelayanan publik di kota ini.
“Lonjakan kunjungan ini menandakan masyarakat semakin merasakan manfaat hadirnya MPP. Mereka datang bukan karena terpaksa, tapi karena percaya bahwa pelayanan di sini cepat dan jelas,” ujarnya, Senin (27/10/2025).
Dari catatan pihak MPP, bulan Juli 2025 menjadi periode dengan kunjungan tertinggi, mencapai 6.814 orang, disusul Agustus (5.367 pengunjung) dan September (5.962 pengunjung). Saat ini, rata-rata kunjungan bulanan berada di kisaran 4.000–5.000 orang, menunjukkan tren peningkatan stabil sejak awal tahun.
Saat ini, MPP Balikpapan menampung 27 instansi dengan 80 jenis layanan publik, mulai dari kependudukan, izin usaha, perpajakan, hingga layanan perbankan dan jaminan sosial. Layanan Disdukcapil menjadi yang paling banyak diminati dengan 11.315 pengunjung (24,8%), diikuti DPMPTSP (8.767 orang), Bankaltimtara (8.382 orang), dan BPJS Kesehatan (6.726 orang).
Helmi mengungkapkan, pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan kepolisian agar pelayanan SKCK dapat dilakukan langsung di MPP. “Kami ingin masyarakat bisa mengurus semua dokumen penting di satu tempat tanpa harus berpindah-pindah,” jelasnya.
Peningkatan ini juga didukung oleh sosialisasi aktif di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta optimalisasi sistem antrean online yang mempermudah warga dalam mengatur waktu pelayanan. Dampaknya, kepuasan masyarakat terus meningkat. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024, MPP Balikpapan mencatat skor 95,20 poin, termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Tak hanya itu, MPP Balikpapan juga berhasil meraih predikat Pelayanan Prima dari Kemenpan-RB, dan menjadi rujukan nasional bagi daerah lain yang ingin mengembangkan sistem serupa.
“Banyak daerah datang belajar dari kami, terutama bagaimana mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu sistem yang efisien,” tambah Helmi.
Ia berharap tren positif ini terus berlanjut seiring dengan semangat pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang ramah, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
“Kami ingin MPP menjadi simbol pelayanan modern—di mana masyarakat merasa dilayani dengan tulus, bukan sekadar dilayani secara administratif,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
