JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Republik Korea resmi menjalin kerja sama strategis di sektor digital yang mencakup peningkatan kualitas jaringan, penguatan keamanan data, serta pengembangan talenta kecerdasan artifisial (AI).
Kesepakatan tersebut ditandai melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Komunikasi dan Digital RI dengan Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Korea Selatan di Seoul, Rabu (1/4/2026).
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kerja sama ini dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas layanan digital.
“Melalui kolaborasi ini, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas jaringan digital. Masyarakat akan merasakan koneksi internet yang lebih stabil untuk sekolah, layanan kesehatan, dan kegiatan usaha,” ujarnya.
Selain infrastruktur, aspek keamanan data juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan data guna mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan informasi.
Program ini turut diperkuat dengan peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara aman dan produktif.
“Internet harus lebih stabil, data pribadi harus lebih aman, dan layanan publik harus lebih mudah diakses,” tambah Meutya.
Di sektor teknologi, pengembangan AI menjadi fokus penting dengan penerapan pada bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.
“Teknologi harus membantu guru mengajar, tenaga kesehatan bekerja lebih cepat, dan petani mengambil keputusan,” jelasnya.
Kerja sama ini juga membuka peluang kolaborasi antara pelaku usaha, startup, dan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital.
Sementara itu, pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui program pelatihan, beasiswa, serta pertukaran tenaga ahli guna mencetak talenta digital yang kompetitif.
“Talenta digital menjadi kunci. Kami ingin lebih banyak anak muda Indonesia terlibat dalam pengembangan teknologi,” ujarnya.
Sebagai langkah implementasi, kedua negara akan membentuk komite bersama untuk memastikan program berjalan efektif. Kerja sama ini direncanakan berlangsung selama lima tahun dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital.
Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi yang lebih luas dan inklusif. (MK)
Pewarta: Fajri
Editor: Agus S
