BALIKPAPAN – Kodam VI Mulawarman menggelar apel pasukan untuk melangsungkan Oprasi Penegakan Disiplin (Gaktib) dan Yustisi Polisi militer TNI Tahun Anggaran 2023 di Lapangan Makodam VI Mulawarman, Rabu (8/3/2023). Apel ini pun diikuti ratusan personel TNI dari 3 matra AD, AU dan AL.
Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) VI Mulawarman, Brigadir Jenderal Susilo mengatakan, pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi ini merupakan salah satu upaya untuk menekan angka pelanggaran di kalangan prajurit, baik dari pangkat terendah hingga perwira.
“Ini juga dalam rangka mewujudkan prajurit TNI yang profesional, modern dan tangguh,” ujarnya.
Lebih lanjut Susilo menjelaskan, adapun sasaran operasi kali ini adalah penegakan hukum, tata tertib dan disiplin bagi prajurit serta PNS TNI. Operasi ini melibatkan 395 personel POMDAM VI Mulawarman, POMAU dan POMAL di wilayah Kaltim, Kalsel dan Kaltara.
“Berdasarkan data laporan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer tahun 2022, masih ditemukan adanya tren kenaikan jumlah kasus dibandingkan tahun 2021,” jelasnya.
Kasus yang menonjol adalah pelanggaran disiplin dan tata tertib yang meningkat sebesar 50,6 persen dan pelanggaran pidana desersi sebesar 13,55 persen meningkat dari tahun sebelumnya.
“Hal ini juga yang kemudian menjadi pertimbangan bagi TNI untuk tetap menjadikan gelar Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi sebagai salah satu prioritas dalam pembinaan personel di lingkungan TNI,” tambahnya.
Susilo menegaskan, Polisi Militer (PM) siap meningkatkan ketaatan hukum, disiplin dan tata tertib prajurit guna menjadi Patriot NKRI dalam rangka mendukung pembangunan nasional.
“Pelaksanaan operasi ini juga bertujuan mencegah arogansi prajurit TNI yang dapat merendahkan martabat dan citra TNI di tengah masyarakat,” tegas Susilo.
Pelaksanaan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer TNI ini akan digelar sepanjang tahun 2023. Dilaksanakan baik dalam bentuk operasi mandiri maupun operasi gabungan, sesuai dengan wilayah hukum masing-masing.
Di sisi lain Susilo juga menyampaikan perihal tahun Pemilu, dimana menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang Kasdam menekankan perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya politik identitas di masyarakat.
“Dalam menyikapi situasi ini, seluruh prajurit TNI diminta hendaknya tetap netral dan tidak terseret ke arah polarisasi politik,” tutupnya. (Bom)
