BALIKPAPAN — Menjelang rampungnya Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang akan segera memasuki tahap operasional dan direncanakan diresmikan pada Desember 2025, Pemerintah Kota Balikpapan bersiap membentuk satuan tugas (Satgas) untuk memantau berbagai aspek peralihan proyek tersebut. Langkah ini diambil mengingat selesainya pembangunan kilang akan berdampak pada status ribuan tenaga kerja yang selama ini terlibat dalam proses konstruksi.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak telah dilakukan, termasuk Komite Pengembangan SDM Industri (KPSI) serta para kontraktor yang terlibat. Salah satu fokus utama adalah mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kemungkinan terjadi setelah fase pekerjaan proyek selesai.
Untuk itu, Pemkot Balikpapan bersama instansi terkait mengaktifkan kembali Satgas Pendekteksi Dini. Badan ini melibatkan sejumlah unsur, mulai dari Disnaker Provinsi Kaltim, Disnaker Kota Balikpapan, kepolisian, hingga kejaksaan.
“Mereka akan memantau sekaligus memastikan seluruh proses PHK berjalan sesuai ketentuan dan tanggung jawab masing-masing pihak,” ujar Bagus, Senin (8/12/2025).
Lebih lanjut Bagus Susetyo menjelaskan, Satgas tersebut disebut sudah mulai bekerja dan melakukan pengawasan lapangan. Pemerintah berharap seluruh proses pengakhiran hubungan kerja dapat berlangsung sesuai regulasi, termasuk jaminan atas hak-hak pekerja seperti kompensasi dan pesangon.
Namun, Bagus menekankan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kelengkapan data dari perusahaan.
“Kami sudah meminta kontraktor untuk memperbarui dan melengkapi data pekerja. Informasi yang kami terima masih belum memadai sehingga kerja pengawasan belum maksimal. Jika data sudah lengkap, tim bisa langsung bergerak dan mulai pekan ini dilaporkan,” jelasnya.
Wawali Balikpapan juga mengingatkan Pertamina dan kontraktor agar lebih proaktif dalam menyampaikan laporan maupun perkembangan di lapangan. “Setiap kali ada sosialisasi, perusahaan harus aktif terlibat. Jangan sampai baru melapor ketika masalah sudah muncul,” tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah turut mendorong para pekerja untuk mempersiapkan diri melalui berbagai program pelatihan keterampilan. Kesempatan pengembangan kompetensi tersedia melalui Balai Latihan Kerja (BLK), dinas koperasi, hingga lembaga pendidikan vokasi.
“Ada pelatihan dari BLK dan juga diklat dari koperasi. Kami harap para pekerja memanfaatkannya untuk meningkatkan kemampuan dan membuka peluang usaha,” tegasnya.
Bagus menambahkan, beroperasinya kilang modern RDMP Balikpapan diharapkan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat luas, sekaligus memperkuat posisi Balikpapan sebagai kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan pengawasan ketat serta kesiapan semua pihak, Pemkot Balikpapan optimistis transisi dari fase konstruksi ke operasional RDMP dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan gejolak sosial di daerah.
Penulis: Aprianto
