NUSANTARA — Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai memasuki tahap lanjutan. Setelah melalui proses pematangan lahan, proyek tersebut dipastikan akan dipercepat usai Lebaran.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut tahap awal pembangunan telah dilakukan jauh sebelum Lebaran melalui proses land clearing atau pematangan lahan.
“Kalau sekarang sudah, persiapan lapangannya sudah land clearing. Baru mau ke fondasinya. Habis Lebaran ini baru digas,” ujarnya usai rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta.
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN (KIPP), yang telah dimulai sejak 2022 sebagai tahap awal pembangunan ibu kota baru.
Kawasan ini menjadi elemen penting dalam melengkapi fungsi pemerintahan di IKN, setelah sebelumnya fokus pembangunan lebih banyak diarahkan pada sektor eksekutif.
Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas legislatif dan yudikatif tersebut dapat selesai dan berfungsi pada 2028. Target ini sejalan dengan rencana menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan politik nasional.
Pembangunan kawasan ini sendiri masuk dalam Tahap 2 fase pembangunan IKN, yang kontraknya telah diteken pada Desember 2025 lalu.
Basuki menegaskan bahwa kualitas pembangunan menjadi perhatian utama, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga estetika dan keberlanjutan lingkungan.
“Pembangunan tahap dua ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya kira ini akan menjadi contoh untuk dunia,” tegasnya.
Dengan dimulainya tahap konstruksi fondasi setelah Lebaran, proyek kawasan legislatif dan yudikatif menjadi penanda percepatan pembangunan IKN menuju tahap yang lebih matang sebagai ibu kota baru Indonesia. (MK)
Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S
