BALIKPAPAN — Keluhan warga terkait keterbatasan air bersih dan perbaikan infrastruktur lingkungan kembali mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, di RT 6 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan yang hingga kini belum mendapat solusi tuntas dari pemerintah daerah.
Najib mengungkapkan, permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah tersebut tergolong klasik, namun tetap menjadi kebutuhan mendasar yang belum terpenuhi.
“Setiap kali turun ke lapangan, keluhan warga hampir sama, yaitu air bersih susah, jalan lingkungan rusak, dan penerangan masih minim. Ini kebutuhan dasar yang seharusnya bisa segera dijawab pemerintah,” ujarnya, Senin (27/10/2025).
Menurut Najib, masalah air bersih merupakan persoalan paling krusial karena menyangkut kualitas hidup masyarakat. Ia menilai akar masalahnya terletak pada keterbatasan pasokan air baku dan infrastruktur distribusi PDAM yang belum menjangkau seluruh kawasan pemukiman.
“Masalah ini sudah terjadi bertahun-tahun. Pemerintah perlu punya strategi yang jelas, bukan hanya tambal sulam. Harus ada rencana jangka pendek, menengah, dan panjang,” jelasnya.
Najib kemudian memaparkan gagasan solutif. Untuk jangka pendek, ia menyarankan pembangunan sumur bor di fasilitas umum dan sosial agar warga tidak bergantung sepenuhnya pada pasokan PDAM. Pada jangka menengah, perlu dilakukan peremajaan dan penambahan jaringan pipa induk agar distribusi air menjadi lebih merata.
Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah harus memperkuat ketersediaan air baku, salah satunya dengan membangun sistem penampungan air hujan dan sumur resapan di kawasan pemukiman.
“Kita harus punya cadangan air. Kalau tidak disiapkan sekarang, lima tahun lagi kita akan menghadapi krisis yang sama,” tambahnya.
Selain soal air bersih, warga juga meminta perbaikan jalan lingkungan serta penambahan lampu penerangan jalan umum (PJU) demi keamanan dan kenyamanan warga. Najib berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi tersebut dalam pembahasan bersama perangkat teknis di Pemkot Balikpapan.
“DPRD akan terus mengawal agar keluhan warga tidak hanya berhenti di forum reses. Harus ada tindak lanjut nyata di lapangan,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
