UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN), meskipun daerah tersebut tidak memiliki wilayah pesisir. Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Identifikasi Penguatan Dimensi IKLN Tahun 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Rabu (25/2/2026).
Rakor dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI Parwito dan dihadiri unsur TNI, Polri, pemerintah provinsi, DPRD Kaltim, kabupaten/kota se-Kaltim, serta instansi vertikal terkait. Forum ini membahas sinkronisasi kebijakan keamanan laut dalam kerangka RPJMN 2025–2029.
Wabup Suhuk menegaskan bahwa konsep keamanan laut kini tidak semata berbasis wilayah pesisir, melainkan juga mencakup daerah aliran sungai (DAS) yang terhubung langsung dengan ekosistem dan jalur distribusi menuju laut.
“Mahulu memang tidak memiliki laut, tetapi kita memiliki sungai dan wilayah perbatasan. Dari paparan tadi, jelas ada keterkaitan yang tidak bisa diabaikan. Karena itu kehadiran kami sangat relevan,” ujarnya.
Menurutnya, pemahaman baru ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan, khususnya terhadap potensi kerusakan lingkungan dan aktivitas ilegal yang dapat berdampak pada stabilitas nasional.
“Kita harus menjaga lingkungan dari aktivitas ilegal seperti pertambangan tanpa izin maupun potensi penyelundupan. Dampaknya tidak hanya lokal, tetapi bisa memengaruhi dimensi keamanan nasional,” tegasnya.
Mahulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia dinilai memiliki tantangan tersendiri. Wabup mengingatkan potensi jalur-jalur kecil seperti sungai dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab jika pengawasan lemah.
“Jangan sampai pelaku penyelundupan lebih canggih dari sistem pengamanan kita. Jalur kecil seperti sungai harus diantisipasi bersama,” katanya.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Mahulu berharap dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat, guna meningkatkan sistem pengawasan wilayah perbatasan dan DAS.
“Minimal kita membawa pulang referensi kebijakan yang bisa diterapkan di daerah. Sinergi harus diperkuat demi menjaga stabilitas dan keamanan Mahulu,” pungkasnya.
Dalam kegiatan itu, Wabup Suhuk didampingi Kepala Kesbangpol Mahakam Ulu, Yason Liah. (MK)
Editor: Agus S
