BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 pada Senin (27/10/2025) di Hotel Grand Senyiur Balikpapan. Rapat tersebut menjadi ajang penting bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan, terkait dua rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis, yakni Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
Enam fraksi DPRD hadir menyampaikan pandangannya, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi gabungan PKB–Hanura–Demokrat, serta Fraksi gabungan PKS–PPP.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar melalui Nelly Turuallo menyoroti urgensi regulasi yang mengatur tata kelola gudang di Kota Balikpapan. Menurutnya, penataan dan pembinaan gudang memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan sektor industri, distribusi logistik, serta kestabilan ekonomi daerah yang terus berkembang pesat.
“Fraksi Golkar memandang penting adanya aturan yang tegas mengenai jenis, ukuran, serta fungsi gudang sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2014,” ujar Nelly saat membacakan pandangan fraksi.
Nelly juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Balikpapan yang telah menyesuaikan zona pergudangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menata tata ruang kota agar lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.
“Penyesuaian zona pergudangan ini merupakan strategi cerdas untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri dan kenyamanan masyarakat,” jelasnya.
Tak hanya membahas isu tata ruang dan ekonomi, Fraksi Golkar juga memberikan perhatian besar pada aspek sosial, khususnya terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. Bagi Fraksi Golkar, kebijakan ini bukan hanya bicara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, melainkan juga tentang pemerataan kesempatan dan keadilan sosial dalam setiap aspek pembangunan.
“Raperda ini menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan di Balikpapan melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang jenis kelamin,” tambah Nelly.
Nelly juga mengungkapkan, bahwa Fraksi Golkar berharap keberadaan Raperda tersebut dapat memperkuat peran lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah.
Menutup pandangannya, Nelly menegaskan komitmen Fraksi Golkar untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kota dalam mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Global yang nyaman dihuni oleh semua kalangan dalam bingkai Madinatul Iman.
“Kolaborasi antara Pemerintah Kota dan DPRD menjadi kunci utama dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Fraksi Golkar akan terus menjadi mitra konstruktif dalam membangun Balikpapan yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
