BALIKPAPAN – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan sepanjang Januari-Juli 2024 terdapat 9.148 titik panas atau hotspot terpantau muncul di Kaltim. Kondisi membuat Kaltim menjadi salah satu daerah yang rawan akan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Untuk Pemprov Kaltim melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Hotel Novotel, Balikpapan, Jumat (2/8/2024).
Rakor ini membahas langkah-langkah pencegahan ataupun antisipasi kebakaran hutan dan lahan (kahutla) di Kaltim dan IKN. Dimana BNPB menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp350 juta dukungan logistik dan peralatan penangan karhutla.
Kepala BNPB, Letjen Suharyanto mengatakan, musim kemarau sebentar lagi akan terjadi, untuk itu Pemprov Kaltim harus melakukan antisipasi bersama dengan langkah-langkah terukur.
“Ada dua agenda yang kita bahas dalam rakor ini guna meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan karena masuk musim kemarau,” ujarnya.
Menurut Suharyanto, Provinsi Kaltim tidak termasuk dalam daerah prioritas BNPB, namun dalam tiga tahun terakhir di Kaltim terjadi peningkatan frekuensi dan perluasan wilayah karhutla.
Sepanjang Januari-Juli 2024 terdapat 9.148 titik panas atau hotspot di Kaltim. Kabupaten Kutai Timur memiliki hot spot tertinggi yakni sebanyak 4.643 titik panas dan disusul Kabupaten Kutai kartanegara dengan jumlah 2.630 titik panas.
“Data tiga tahun terakhir Kaltim itu sudah banyak juga terjadi kebakaran, meskipun tidak sama seperti tetangganya,” jelasnya.
Suharyanto menambahkan, provinsi yang masuk prioritas di Pulau Kalimantan ada tiga yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Namun demikian, Kaltim tetap harus waspada sehingga tidak kelabakan saat terjadi kahutla.
“Jangan sampai nanti terjadi kebakaran hutan dan lahan baru kita tergopoh-gopoh,” tambahnya.
BNPB sendiri akan menyiapakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Kaltim dalam mencegah kahutla. Termasuk melakukan evaluasi yang telah dilakukan selama ini.
“Kami memberikan informasi dan menyiapkan semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Tentu saja Pemprov sudah siap dan BNPB dari pusat tinggal memperkuat,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengharapkan, rakor ini menghasilkan langkah-langkah startegis yang harus dilakukan, baik oleh Pemprov Kalitim maupun OIKN.
“Kami mengharapkan petunjuk dari jajaran BNPB, langkah-langkah yang kami lakukan dan teristimewa adalah bagaimana kami bisa membangun kolaborasi dengan Otrita IKN,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan-persoalan kebencanaan di Kaltim tidak seperti daerah lain. Karena di Kaltim tidak ada gunung berapi, jadi tidak ada gempa.
“Sebaliknya, di Kaltim terdapat banyak lahan kritis, banjir, dan karhutla,” jelasnya.
Sementara itu, ada beberapa peralatan dasar yang mungkin diperlukan dalam masa persiapan dan kesiapsiagaan ini. Dan BNPB akan mengevaluasi apabila nanti ada kekurangan, sehingga kesulitan akan teratasi dengan baik.
Penulis: Aprianto
