BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk tetap menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama, meski di tengah upaya efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Agus Budi, menindaklanjuti arahan Wali Kota dalam agenda internal yang digelar baru-baru ini.
Agus Budi mengungkapkan, Wali Kota menekankan agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Bahkan, menurutnya, evaluasi secara berkala akan dilakukan guna memastikan pelayanan tetap optimal.
“Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Jika dalam evaluasi ditemukan kondisi tidak berubah atau bahkan menurun, maka langkah-langkah penyesuaian akan segera dilakukan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Dalam rangka mendukung efisiensi anggaran, Pemkot Balikpapan saat ini tengah mempertimbangkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah evaluasi terhadap perjalanan dinas serta pengurangan kegiatan yang bersifat seremonial. Kedua pos anggaran tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dioptimalkan tanpa mengganggu fungsi utama pemerintahan.
“Perjalanan dinas akan kita evaluasi kembali, begitu juga kegiatan seremonial yang memungkinkan untuk dikurangi. Ini bagian dari upaya efisiensi yang diarahkan langsung oleh Wali Kota,” jelas Agus.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan penerapan skema kerja fleksibel, termasuk opsi satu hari kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN). Namun demikian, Agus menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap analisis dan belum diputuskan.
Ia menambahkan, setiap OPD memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang berbeda, sehingga penerapan kebijakan tidak dapat disamaratakan. Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap efektif dan tidak mengganggu pelayanan, terutama bagi OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“OPD yang memiliki fungsi pelayanan langsung akan menjadi perhatian utama. Kami tidak ingin kebijakan efisiensi justru berdampak pada penurunan kualitas layanan,” tambahnya.
Ke depan, keputusan final terkait berbagai kebijakan tersebut akan dituangkan dalam surat edaran Wali Kota setelah seluruh proses kajian selesai dilakukan. Saat ini, Pemkot Balikpapan masih melakukan pemetaan kebutuhan dan kondisi masing-masing OPD sebagai dasar pengambilan keputusan.
Melalui langkah evaluasi ini, Pemkot Balikpapan berharap dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga berkomitmen memastikan kinerja tetap optimal di tengah berbagai tantangan, dengan tetap berpegang pada prinsip utama bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu.
Penulis: Aprianto
