BALIKPAPAN — Peran kader sosial sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan kembali menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iim. Dalam kegiatan reses yang digelar di Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Tengah, baru-baru ini, Iim menekankan perlunya perhatian lebih terhadap kesejahteraan dan peningkatan kapasitas para kader sosial yang selama ini bekerja secara sukarela.
Reses tersebut turut dihadiri perwakilan dari Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Menurut Iim, banyak kader yang telah berkontribusi besar terhadap pelayanan sosial di masyarakat, namun belum diimbangi dengan dukungan insentif maupun fasilitas yang memadai.
“Mereka ini bekerja untuk masyarakat, sering tanpa pamrih. Karena itu, kami ingin agar kolaborasi antara OPD dan kader bisa lebih konkret dan berdampak,” ujar Iim usai Rapat Paripurna Rabu (29/10/2025).
Ia menjelaskan, kader sosial tidak hanya berperan dalam kegiatan Posyandu, tetapi juga terlibat dalam berbagai program seperti pendataan keluarga, pendampingan anak, dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, Iim mendorong agar pemberian honor dan pelatihan bersertifikat menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas mereka.
“Kader harus dibekali keterampilan dan pengetahuan. Sertifikasi diperlukan agar mereka bisa menjalankan enam fungsi Posyandu secara profesional,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, pihak DP3AKB menyampaikan rencana penganggaran insentif bagi kader, namun kebijakan tersebut masih menunggu proses pendataan dan penataan kelembagaan Posyandu. Beberapa Posyandu bahkan disebut masih beroperasi secara terbatas karena belum memiliki tempat tetap.
“Ada yang masih menumpang di rumah warga. DP3AKB berkomitmen untuk merapikan kelembagaan terlebih dahulu sebelum penyaluran insentif,” tambah Iim mengutip pernyataan OPD.
Sementara dari Dinas Sosial, turut disampaikan adanya program Sekolah Rakyat, yang menyediakan akses pendidikan gratis mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Namun, Iim menilai masih banyak warga yang keliru memahami konsep program tersebut.
“Sebagian warga mengira Sekolah Rakyat itu sekolah tradisional seperti dulu. Padahal ini program beasiswa penuh. Sosialisasinya perlu diperkuat agar masyarakat benar-benar paham manfaatnya,” ujarnya.
Melalui kegiatan reses ini, Iim berharap suara para kader dapat menjadi perhatian serius pemerintah kota dalam penyusunan kebijakan sosial ke depan. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan kader sosial merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin semua pihak bergerak bersama. Posyandu dibenahi, kader diberi pelatihan dan insentif, sehingga pelayanan sosial kita makin profesional dan berkelanjutan,” tutupnya.
Penulis: Aptianto
