BALIKPAPAN – Kekosongan jabatan definitif di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Balikpapan masih menjadi sorotan DPRD Balikpapan. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono menilai Pemerintah Kota seolah-olah mengalami krisis SDM, pasalnya saat ini banyak pejabat yang berstatus Pelaksana Tugas (Plt).
Secara logika, ketika jabatan itu Plt, maka secara otomotis pelayanan dan pengambilan keputusan tidak akan bisa optimal. “Masih banyak kepala dinas kosong. Bagaimana mau mengoptimalkan pelayanan jika kepala dinas saja masih banyak yang Pelaksana Tugas (Plt),” ujar Budiono, Jumat (3/3/2023).
Budiono menjelaskan, tantangan ke depan Pemkot Balikpapan semakin berat, salah satunya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 sebesar Rp 1,08 triliun lebih. Tapi untuk jabatan Kepala Dinas Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DPPDRD) Kota Balikpapan masih dijabat Plt.
Untuk mengoptimalkan target dan kekosongan OPD, Budiono menegaskan seharusnya Pemkot Balikpapan sesegera mungkin mengisi kekosongan jabatan tersebut, sehingga pelayananan akan menjadi optimal.
“Segera diisi, bagaimana prosesnya, jika mau open building atau dimutasi harus ada penggantinya. Jangan seperti saat ini ketika dimutasi sampai sekarang belum ada penggantinya,” tutup Budiono. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)
