BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi II meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memperkuat sinkronisasi dalam penyusunan program kerja. Langkah ini dinilai penting agar arah pembangunan daerah lebih selaras dengan aspirasi masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengatakan bahwa masih banyak program prioritas hasil musyawarah dan kunjungan lapangan bersama warga yang justru tidak terakomodir dalam rencana kerja pemerintah daerah.
“Kami sudah masukkan usulan hasil sidak, FGD, dan RDP ke SIPD, tapi yang diperjuangkan bukan itu. Malah program internal Disparpora sendiri yang dimasukkan,” ujar Taufik, Selasa (14/10/2025).
Taufiq menjelaskan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kemendagri untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan pembangunan daerah. Namun, lemahnya koordinasi antarinstansi membuat beberapa usulan masyarakat yang difasilitasi DPRD tidak terealisasi, khususnya di sektor pariwisata dan kepemudaan.
“Kami ingin Bappeda dan OPD mitra bisa duduk bersama. Jangan sampai hasil RDP kami terpangkas di tengah jalan. Itu kan suara masyarakat,” jelasnya.
Taufik mencontohkan, salah satu usulan yang belum diakomodir adalah pelibatan media dalam promosi pariwisata serta perbaikan fasilitas wisata yang ditemukan saat sidak lapangan.
Komisi II DPRD Balikpapan berharap hasil pertemuan dengan OPD dan Bappeda dapat menjadi bahan evaluasi bersama agar perencanaan pembangunan ke depan lebih partisipatif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Evaluasi ini penting supaya perencanaan ke depan lebih terarah dan tidak sekadar mengikuti pola internal dinas,” tutup Taufik.
Penulis: Aprianto
