BALIKPAPAN – Menjelang peluncuran operasional Koperasi Merah Putih (KMP) pada awal tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memberikan perhatian serius terhadap tata kelola dan transparansi lembaga tersebut. KMP diharapkan mampu menjadi instrumen nyata dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis koperasi, namun tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas tinggi.
Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, mengatakan bahwa kehadiran KMP merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Meski begitu, ia menegaskan pentingnya memastikan koperasi ini tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi warga.
“KMP harus dikelola dengan profesional dan transparan. Jangan sampai tujuan mulia pemberdayaan ekonomi masyarakat justru terganggu oleh praktik yang tidak sesuai aturan,” ujarnya, saat dikonfirmasi Selasa (4/11/2025).
Lebih lanjut Najib menjelaskan, DPRD Kota Balikpapan akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya program ini. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan posisi atau kewenangan dalam pengelolaan dana koperasi KMP.
“Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi desa. Namun, sistem pengawasan eksternal dan pendampingan teknis harus diperkuat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” jelasnya Najib.
Selain itu, Najib turut menilai bahwa pemerintah perlu menggunakan masa persiapan sebelum peluncuran KMP untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Ia menegaskan, kesiapan struktur organisasi, tata kelola keuangan, dan sistem operasional harus benar-benar matang sebelum koperasi dijalankan.
“Jangan terburu-buru dalam implementasi. Lebih baik memperkuat fondasi dulu agar saat mulai beroperasi, KMP bisa berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, keberhasilan KMP akan menjadi tolok ukur sejauh mana program ekonomi berbasis kerakyatan dapat tumbuh secara berkelanjutan di tingkat lokal, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana masyarakat.
Penulis: Aprianto
