BALIKPAPAN – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Salah satunya adalah aturan yang melarang pelaksanaan kegiatan pemerintahan di hotel. DPRD menilai kebijakan tersebut perlu diterapkan secara bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap roda ekonomi lokal.
Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menyampaikan bahwa efisiensi memang penting di tengah ancaman penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang diprediksi mencapai Rp 1,3 triliun pada tahun 2026. Selain itu, bantuan keuangan dari APBD Provinsi Kaltim ke Kota Balikpapan juga diperkirakan turun sekitar Rp 200 miliar.
“Situasi fiskal yang kita hadapi menuntut penataan belanja daerah yang lebih ketat. Anggaran harus diarahkan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh pelayanan publik,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).
Iwan mencontohkan, sektor prioritas yang perlu dijaga adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur lingkungan, serta perbaikan drainase di kawasan permukiman. Ia mendukung langkah Pemkot untuk lebih banyak menggunakan fasilitas milik pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan resmi agar efisien dan tepat sasaran. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi tidak seharusnya diterapkan secara kaku.
“Kalau situasinya mendesak dan fasilitas pemerintah tidak memadai, kegiatan di hotel tetap bisa dilakukan. Prinsipnya bukan melarang, tapi menekankan efisiensi,” jelasnya.
Iwan juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap sektor perhotelan yang menjadi salah satu penopang ekonomi utama Balikpapan. Menurutnya, industri hotel memiliki kontribusi besar terhadap perputaran ekonomi kota, terutama sebagai kota jasa dan pusat kegiatan nasional.
“Kita tidak bisa mengabaikan peran industri hotel. Mereka juga bagian dari penggerak ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Untuk itu, ia mendorong sinergi antara Pemkot Balikpapan, PHRI, dan pelaku usaha agar kebijakan efisiensi tetap selaras dengan upaya menjaga dinamika ekonomi.
“Dengan koordinasi yang baik, efisiensi anggaran dan keberlanjutan ekonomi bisa berjalan berdampingan. Kuncinya ada pada dialog terbuka dan inovasi kebijakan,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
