BALIKPAPAN – Pemerintah pusat menetapkan target ambisius untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun ini, yakni sebesar 30 persen dari total penduduk wajib KTP di setiap daerah. Di Kota Balikpapan, jumlah warga yang tercatat sebagai pemilik kewajiban KTP elektronik mencapai 551.428 jiwa. Dengan angka tersebut, setidaknya sekitar 165 ribu warga harus telah mengaktifkan IKD sebelum tahun berakhir. Namun hingga memasuki pertengahan tahun, capaian ini masih jauh di bawah target.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan, Tirta Dewi, mengatakan bahwa persentase aktivasi IKD baru berada di angka 7,34 persen atau kurang lebih 38 ribu penduduk. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mempercepat proses digitalisasi identitas penduduk.
Tirta menjelaskan bahwa lambatnya pencapaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ekosistem layanan publik yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Kehadiran sistem layanan yang belum terkoneksi dengan IKD membuat masyarakat belum merasakan manfaat langsung dari penggunaan identitas digital tersebut.
“Kalau seluruh layanan sudah tersambung, pasti minat masyarakat meningkat. Contohnya Satu Sehat, layanan perbankan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah menggunakan IKD,” ujarnya, Senin (17/11/2025).
Ia menegaskan bahwa tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjadikan IKD sebagai fondasi utama layanan publik berbasis digital. Dengan begitu, penggunaan KTP fisik secara bertahap akan dikurangi bahkan dihilangkan. Transformasi ini diyakini dapat memperkuat keamanan data sekaligus mempermudah proses administrasi kependudukan.
Walau capaian masih rendah, Disdukcapil Balikpapan terus melakukan berbagai upaya percepatan. Strategi jemput bola menjadi langkah utama, di mana tim pelayanan siap hadir di sekolah, perusahaan, kelurahan, ataupun instansi lain yang membutuhkan layanan massal. Masyarakat juga tetap dapat melakukan aktivasi langsung di kantor Disdukcapil.
“Kami siap datang kapan saja jika dibutuhkan. Tidak ada kendala, bisa masyarakat yang datang ke kantor ataupun kami yang bergerak ke lapangan,” jelas Tirta.
Ia berharap partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam beberapa bulan ke depan, sehingga Kota Balikpapan mampu memenuhi target nasional serta ikut mendorong percepatan transformasi digital layanan publik secara menyeluruh.
Penulis: Aprianto
