UJOH BILANG — Di tengah tekanan fiskal yang membatasi ruang gerak pembangunan daerah, DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) tidak boleh sekadar seremoni. CSR harus benar-benar menjadi instrumen nyata untuk menopang pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Pesan itu mengemuka saat unsur pimpinan DPRD Mahulu menghadiri Rapat Forum CSR yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di Ballroom Mandapa II Hotel Fugo, Samarinda, Senin (2/3/2026).
Wakil Ketua I DPRD Mahakam Ulu, Nor Lili Bulan, secara tegas menyampaikan bahwa dukungan DPRD terhadap CSR bukan tanpa syarat. Program yang digulirkan perusahaan harus tepat sasaran dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Kami tentunya mendukung dan berharap program CSR tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini CSR sering kali belum sepenuhnya terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Padahal, dengan keterbatasan fiskal yang dihadapi Mahulu, dukungan sektor swasta menjadi elemen penting untuk menjaga kesinambungan program prioritas.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Ia juga berharap para pihak dapat menjaga transparansi dalam pengelolaan CSR, serta meningkatkan sinergitas antar para pihak untuk kemudian semakin memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu,” ungkapnya.
Senada, Wakil Ketua II DPRD Mahulu, Desiderius Dalung Lasah, menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini belum sepenuhnya ideal. Dengan ruang anggaran yang terbatas, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri.
“Di tengah kondisi fiskal yang kurang mendukung seperti saat ini, maka diperlukan kerja sama seluruh pihak terutama dari pihak swasta untuk dapat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program-program CSR,” tuturnya.
Ia bahkan menegaskan perlunya strategi baru dalam menyiasati keterbatasan anggaran.
“Mungkin secara kekuatan fiskal kita penuh keterbatasan, mau tidak mau kita harus menyusun strategi untuk mencari bantuan,” ucapnya.
Forum CSR tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak swasta untuk menyelaraskan arah program dengan kebutuhan riil masyarakat. DPRD menilai, tanpa perencanaan yang terintegrasi dan data yang akurat, CSR berpotensi berjalan sporadis dan tidak maksimal dampaknya.
Karena itu, DPRD Mahulu mendorong agar forum semacam ini tidak berhenti pada pembahasan normatif, tetapi dilanjutkan dengan pemetaan kebutuhan prioritas serta mekanisme monitoring bersama.
Bagi DPRD, CSR bukan sekadar kewajiban perusahaan, melainkan peluang strategis memperkuat pembangunan di wilayah yang secara geografis menantang dan fiskal terbatas seperti Mahulu.
Jika dikelola secara transparan dan terarah, CSR diyakini mampu menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.(MK)
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S
