SAYA menunggu momen ini sejak pelantikan 20 Februari 2025. Sabtu (4/10), selepas mengikuti rangkaian acara Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK, kami mencegat Bupati PPU Mudyat Noor. Usai berbincang singkat sambil menyerahkan cover edisi khusus, beliau langsung berucap: “Ke rumah jabatan saja.” Seketika arah pertemuan berubah.
Di teras belakang rumah jabatan bergaya khas Paser—berpilar tinggi, lis emas, dan halaman luas yang masih menyisakan jejak air gerimis—percakapan pun mengalir.
Saya tidak sendiri. Bersama Direktur Media Kaltim Rini Ernawati, Direktur Radar Ibukota Nur Robbi Syai’an, dan Deddy Prawito dari Marketing & Creative Content, suasana pertemuan berlangsung akrab. Ada pula kedekatan emosional yang membuat obrolan lebih cair. Saya dan Mudyat Noor sama-sama alumni Fakultas Kehutanan (Fahutan) Universitas Mulawarman. Ia angkatan 1996, saya 1997.
Mudyat Noor lahir di Samarinda, 9 Februari 1979, dari keluarga dengan latar seorang guru mengaji. Lulus sebagai Sarjana Kehutanan Unmul, ia kemudian meniti karier politik dan pernah duduk sebagai anggota DPRD Kaltim periode 2009–2014.
Dalam Pilkada 2024, ia maju dengan 12 program unggulan berfokus pada infrastruktur, pemerataan layanan dasar, dan peningkatan kualitas SDM. Pada 20 Februari 2025, ia resmi dilantik sebagai Bupati PPU periode 2025–2030, berpasangan dengan Wakil Bupati Abdul Waris Muin.
Dalam obrolan siang itu, Bupati memulai dari angka. Ia tidak menutup-nutupi, APBD PPU 2026 diprediksi merosot tajam dari Rp2,4 triliun menjadi kisaran Rp1,4 triliun. Konsekuensinya, belanja yang tidak prioritas harus dipangkas, dan pembangunan diarahkan hanya pada sektor yang benar-benar memberi dampak luas.
Namun ia tidak pasrah menerima nasib. Sejak menjabat, ia terus melakukan roadshow ke Jakarta: melobi Kemenkes agar pengadaan cath lab RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Nipah-Nipah bisa terealisasi, menemui Kemendikbud untuk mendorong revitalisasi puluhan sekolah, hingga mendatangi Bappenas guna mengupayakan skema fiskal khusus melalui label Kawasan Strategis Pembangunan.
Tentang IKN, ia bicara tanpa tedeng aling-aling. PPU menanggung beban lalu lintas, air bersih, dan layanan dasar, tapi belum menikmati manfaat ekonomi yang sepadan. “Kalau penyangga ditata, orang akan datang, investor juga mau masuk,” tegasnya.
Karena itulah, strateginya menyiapkan PPU sebagai wilayah penyangga yang layak huni dan produktif. Penataan landscape kota, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan potensi wisata lokal menjadi agenda yang terus didorongnya.
Soal konektivitas, daftar pekerjaannya jelas. Status Coastal Road atau jalan pesisir ingin ia dorong dialihkan menjadi jalan provinsi agar lebih cepat dibiayai. Jembatan Buluminung—yang lebih dikenal sebagai Jembatan Pulau Balang—terus disodorkan agar masuk daftar proyek APBN multiyears. Sementara jalur Labangka–Babulu disiapkan sebagai akses antarkecamatan untuk memotong isolasi dan membuka arus barang.
Ia juga menyoroti kelemahan dasar tata kota. “PPU belum punya blueprint pembangunan,” katanya. Karena itu ia memaksa agar tahun ini dokumen itu lahir, lengkap dengan staging pembiayaan: APBD, APBN, hingga CSR. Dari situ, ia ingin menghadirkan bangunan ikonik multifungsi dan ruang publik yang hidup. “Kita butuh landmark yang membuat orang berhenti, melihat, lalu kembali,” ujarnya.
Di sektor pertanian, ia memperluas target lahan sawah dari 5.800 hektare menjadi sekitar 7.500 hektare. Kerja sama dengan IPB, UGM, dan UI digalang untuk mendampingi desa. Lahan tidur di Babulu mulai dibuka kembali dengan bibit unggul dan sistem sewa tertata. Desa diarahkan menjadi simpul produksi pangan, bukan lagi sekadar penerima bantuan.
Untuk 12–24 bulan pertama, targetnya konkret: RSUD RAPB memiliki perangkat kesehatan baru yang berfungsi, minimal 30–45 sekolah direvitalisasi. Status Coastal Road dialihkan, satu segmen konektivitas mulai dibangun. Blueprint kota disahkan, proyek ikon kota groundbreaking, satu ruang publik tertata dan hidup. Luasan sawah bertahan di atas 7.000 hektare, hasil panen meningkat, dan beberapa desa naik kelas kemandirian.
Dari tutur katanya, Mudyat Noor berbicara lugas, kadang tanpa filter, tapi rasional. Ia ingin PPU benar-benar menjadi Gerbang Nusantara—pintu masuk yang bernyawa, bukan sekadar slogan.
Jika target itu bergerak serentak, masyarakat akan merasakannya: waktu tempuh lebih singkat, layanan lebih dekat, ruang kota lebih layak, dan pangan lebih terjangkau.
Di akhir pertemuan, kami menyerahkan kenang-kenangan: cover Media Kaltim edisi khusus bergambar Bupati Mudyat Noor bersama Wakil Bupati Abdul Waris Muin dengan tajuk “Pelopor Gerbang Nusantara.” Cover itu bukan sekadar cendera mata, melainkan penanda komitmen bersama: pemerintah membuka jalan, media mengawal, dan masyarakat ikut terlibat.
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
