BALIKPAPAN – Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertajuk Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai 23 hingga 24 Oktober 2024, di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, dalam pembukaannya menegaskan pentingnya pengembangan kompetensi yang berkesinambungan bagi ASN. Menurutnya, perkembangan zaman dan perubahan regulasi menuntut ASN untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka.
“Kompetensi ASN harus selalu diperbarui sesuai dengan perubahan zaman dan regulasi. Jika regulasi berubah, ASN yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya perlu mengikuti pelatihan ulang yang relevan,” ungkap Sri Wahyuni, Selasa (23/10/2024).
Kegiatan ini diikuti oleh para peserta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim pada hari pertama. Sedangkan pada hari kedua, peserta berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kabupaten/Kota se-Kaltim.
Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, dalam laporannya sebagai Ketua Panitia Penyelenggara, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang lebih erat dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Melalui Diskusi Kelompok Terpumpun ini, kami berupaya mengakomodir kebutuhan pelatihan bagi ASN, serta menciptakan sinkronisasi antara BPSDM Kaltim dengan BPSDM di tingkat kabupaten dan kota,” kata Nina Dewi.
Nina juga menambahkan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memastikan pelatihan yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan setiap perangkat daerah. Hal ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas pelatihan yang diberikan kepada ASN.
Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim yang juga hadir sebagai peserta, melaporkan bahwa berdasarkan data terkini, terdapat usulan pelatihan teknis untuk 2.591 peserta, pelatihan fungsional untuk 257 peserta, pelatihan manajerial untuk 1.211 peserta, serta uji kompetensi untuk 176 peserta. Selain itu, pelatihan pemerintahan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota pola fasilitasi diusulkan untuk 8.585 peserta.
Dengan adanya DKT ini, BPSDM Kaltim berharap dapat lebih memahami kebutuhan pelatihan ASN, serta menciptakan program pelatihan yang relevan dan tepat guna untuk meningkatkan kompetensi ASN di seluruh Kalimantan Timur. (mje/MK)
Editor: Agus S