Video Dwi Sasetyaningtyas masih lalu-lalang di media sosial sampai pagi ini. Potongan ucapannya diputar berulang-ulang: “cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan.”
Orang mungkin menganggap itu urusan pribadi. Tapi ketika yang berbicara adalah alumni beasiswa negara, urusannya tidak lagi sekadar pribadi. Di situ ada uang rakyat.
Dwi adalah alumni LPDP. Lulusan Teknik Kimia ITB, melanjutkan S2 di TU Delft Belanda dengan beasiswa pemerintah. Setelah lulus, aktif di isu lingkungan dan kewirausahaan sosial. Kini tinggal di Inggris bersama keluarga, dengan suami yang juga alumni LPDP.
Sekolah di luar negeri bukan masalah. Tinggal di luar negeri juga bukan dosa. Selama kewajiban kepada negara dipenuhi.
Yang membuat publik tersentak adalah latarnya. Per 30 November 2025, ada 19.686 penerima LPDP yang sedang kuliah dan 31.572 alumni. Dana abadi LPDP sudah mencapai Rp154,11 triliun sejak 2013. Itu bukan angka kecil. Itu pajak rakyat yang dikumpulkan sedikit demi sedikit.
LPDP tidak membiayai tanpa syarat. Penerima harus kembali dan bekerja di Indonesia minimal dua kali masa studi ditambah satu tahun. Kalau tidak, ada sanksi. Bahkan bisa diminta mengembalikan dana.
Itu sebabnya publik sensitif. Karena setiap rupiah di situ ada harapan.
Isu ini terasa makin relevan ketika kita melihat kebijakan di Kaltim. Di era Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, program Gratispol pada APBD 2026 dialokasikan sekitar Rp1,37 triliun dengan target penerima sekitar 158 ribu mahasiswa.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp1,18 triliun diarahkan untuk mahasiswa S1 dengan jumlah penerima lebih dari 149 ribu orang. Untuk jenjang S2 dan S3, disiapkan sekitar Rp133,6 miliar bagi lebih dari 7.400 mahasiswa. Mahasiswa Kaltim yang kuliah di luar daerah mendapat sekitar Rp12,87 miliar untuk hampir 900 orang. Yang belajar di luar negeri dialokasikan Rp14,84 miliar untuk 133 orang. Bahkan ada Gratispol Khusus Rp34,5 miliar untuk sekitar 1.200 penerima.
Kalau dihitung, hampir Rp1,4 triliun dalam setahun. Di tengah kabar bahwa APBD 2026 disebut turun dibanding tahun sebelumnya.
Saya mendukung pendidikan gratis. Tidak ada yang salah dengan membantu mahasiswa. Pergub Kaltim Nomor 24 Tahun 2025 juga sudah memberi batasan: tidak untuk kelas eksekutif, kelas malam, kerja sama, dan kelas jauh. Artinya ada pagar.
Lantas pertanyaannya, setelah gratis, lalu apa?
Apakah penerima hanya selesai sampai wisuda?
Apakah ada dorongan untuk kembali membangun daerah?
Apakah kita tahu dampaknya lima atau sepuluh tahun ke depan?
LPDP mengajarkan satu hal penting: bantuan besar harus diikuti tanggung jawab besar. Uang negara bukan hadiah. Itu amanah.
Gratispol pun seharusnya begitu. Jangan berhenti pada angka 158 ribu penerima. Jangan hanya bangga pada triliunan rupiah yang digelontorkan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa yang menerima benar-benar tumbuh dan kembali memberi.
Kaltim tidak butuh generasi yang hanya merasa terbantu. Kaltim butuh generasi yang merasa punya utang moral untuk membangun tanahnya sendiri.
Viralnya video itu seharusnya jadi pelajaran kita semua. Soal beasiswa, soal anggaran, soal program gratis—intinya sama: ada uang rakyat di situ.
Begitu juga dengan Rp1,37 triliun Gratispol. Itu bukan sekadar program populer. Itu keputusan fiskal yang harus dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, memang tidak ada yang benar-benar gratis.
Di belakangnya selalu ada pajak rakyat.
Dan di dalamnya selalu ada kewajiban yang tidak boleh dilupakan.
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
