NUSANTARA — Pembangunan hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu rekomendasi teknis (rekomtek) dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebelum dapat masuk tahap tender.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa penyediaan hunian menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menyiapkan sarana prasarana di ibu kota baru.
“Pembangunan lembaga yudikatif dan legislatif sudah kita mulai sejak tahun lalu. Ini sudah berjalan. Yang baru sekarang kita mau kerjakan ini yang huniannya,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Namun, rencana tersebut masih terkendala pada proses administrasi berupa rekomendasi teknis dari Kementerian PU.
“Kita masih nunggu rekomteknya dari Kementerian PU untuk bisa ditenderkan,” jelasnya.
Pembangunan hunian ASN menjadi krusial seiring target pemindahan sekitar 4.100 ASN ke IKN pada 2028. Otorita IKN juga merancang hunian tidak hanya untuk ASN lajang, tetapi juga bagi pegawai yang berkeluarga.
Hal ini dilakukan agar proses pemindahan ke IKN dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan lingkungan hunian yang layak dan terintegrasi.
Selain itu, Basuki juga menanggapi isu terkait rencana Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang disebut akan berkantor di IKN. Ia memastikan bahwa seluruh fasilitas pendukung sudah tersedia.
“Istana Wapres maupun kediaman Wapres serta fasilitas pendukungnya, semua sudah siap,” katanya.
Bahkan, saat ini telah ditempatkan sekitar 50 pegawai kepresidenan di kawasan IKN sebagai bagian dari persiapan operasional.
Pemerintah optimistis, setelah rekomendasi teknis diterbitkan, pembangunan hunian ASN dapat segera ditenderkan dan mempercepat kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru. (MK)
Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S
