BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan terus menyoroti kinerja dari PT Fahreza Duta Perkasa selaku kontraktor pekerja proyek Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Pasalnya, proses proyek itu dinilai lambat dan tak beraturan.
Anggota komisi III DPRD Balikpapan, Syukri Wahid mengatakan jika hingga saat ini atau sudah setengah tahun berjalan pengerjaan DAS Ampal, baru mencapai 21 persen.
Syukri pun meminta Pemkot Balikpapan sebaiknya mengambil sikap tegas, bukan sekadar evaluasi. Menurutnya, jika hanya melakukan evaluasi kontraktor itu sebenarnya sudah lose komitmen.
“Contoh saja di akhir tahun kemarin, harusnya sudah 32 persen ini baru 0,9 persen dan sekarang 21 persen, harusnya Januari-Februari sudah 40 persenan” ujarnya, Selasa (7/3/2023).
Lebih lanjut Syukri menjelaskan, saat ini PT Fahreza Duta Perkasa juga telah diberikan surat peringatan (SP) hingga 3 kali. Namun masih tetap melakukan aktivitasnya di DAS Ampal.
“Spiritnya saya tahu, mengejar 15 persen uang muka yang sudah disetor. Supaya Pemkot dalam tanda petik uangnya selamat, karena terkonversi menjadi 0,40. Sekarang baru 21 persen, tetap saja belum menutupi ketertinggalan bulan 12 yakni 32 persen,” jelasnya.
Syukri pun merasa pesimistis, pekerjaan yang di lakukan PT Fahreza Duta Perkasa akan berakhir sesuai dengan target, dimana kontraktor itu memiliki target hingga akhir Desember 2023.
“Kalau tidak ambil sikap, saya khawatir malah proyek ini punya catatan, saya pesimistis kalau bulan 12 ini clear dengan gate-nya yang semakin besar,” tambahnya.
Proyek tersebut pun juga memiliki dampak sosial, di mana seharusnya pihak proyek juga mencantumkan konsekuensi dampak sosial.
“Lihat saja lapak yang dibongkar, kan pedagang harus diletakkan dulu di tempat naungan sementara, sehingga tidak kehilangan pendapatan,” ujarnya lagi.
Kemudian kepada perusahaan, contohnya Global Sport, yang menurutnya juga harus diberikan kompensasi kerugian. “Itu yang saya kecewa, makanya dari awal clean and clear yang saya maksudkan ini,” tegas Syukri.
“Jangan masyarakat kayak dicuekkan aja, buat pansus dan evaluasi. Kami Komisi III sudah sepakat,” tutupnya. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)
